JAKARTA, ViralKata.com – Kasus penyebaran berita bohong (hoaks) yang menyeret Ratna Sarumpaet tidak bisa dibebankan ke altivis perempuan itu saja. Alasannya banyak pihak yang kemudian memperbesar hoaks, sekaligus mencari keuntungan politik dari pernyataan Ratna itu. Terutama dari politisi koalisi Prabowo-Sandiaga.
Pengamat Politik Boni Hargens menduga, ada skenario jauh-jauh hari sengaja untuk merancang hoaks. Indikasinya sederhana. Setelah Ratna menyebar hoaks, banyak pihak langsung ikut merespons, seakan-akan peristiwa pemukulan terhadap Ratna benar adanya. Terlebih, ada beberapa pihak yang terlibat dalam penyebarannya.
“Lebih masuk akal kalau ini adalah rencana yang diatur jauh hari. Maka pertanggungjawaban atas kasus ini harus melibatkan semua pihak yang terkait di dalam penyebarannnya. Untuk itu dalam konteks ini, kita perlu mengapresiasi kerja polri yang dengan tegas menegakkan hukum dalam kasus ini,” katanya dalam siaran pers, Senin (22/10).
Belum lagi ada keanehan lain. Seakan-akan pemerintah yang paling bersalah dari kondisi Ratna. Belum lagi, kasus hoaks yang digulirkan itu seolah-olah menuduh rezim Jokowi otoriter.
“Seolah-olah negara menjadi biadab dan rezim Jokowi otoriter. Mereka mengadakan jumpa pers. Merekalah yang membuat kebohongan RS menjadi fenomena politik. Kalau ini adalah kerja bersama, agenda tertutup yang direncanakan bersama maka masuk akal,” tambahnya.
Boni melanjutkan, kebohongan yang sebenarnya adalah skenario politik kubu oposisi demi memenangkan Pilpres 2019. “Apakah kebohongan RS adalah kegenitan usia tua atau ulah setan seperti alibinya? Kebohongan RS pada dasarnya bukan masalah utama. Karena ia berbohong di ruang privat. Ia berbicara dengan oposisi di ruang tertutup. Yang menjadi kebohongan itu skenario politik adalah kubu oposisi,” ujar dia.
Sebelumnya Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Rully Akbar menilai, perlahan tapi pasti kasus hoaks Ratna Sarumpaet mulai dilupakan masyarakat. Sehingga tak terlalu memengaruhi elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Rully mengatakan, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga saat ini bisa mengatasinya dengan dua cara. Pertama, BPN langsung meminta maaf kepada publik karena merasa dibohongi Ratna. Kedua, Prabowo mengeluarkan Ratna dari struktur tim. “Di satu sisi mereka hanya menutup isu ini hanya ke Ratna dan damage control kedua sudah dilakukan dengan mengeluarkan Ratna dari tim,” kata dia.
Rully menilai, kasus Ratna memang sempat membuat heboh masyarakat. Hal itu, kata dia, secara tak langsung memengaruhi elektabilitas pasangan nomor urut dua itu. Namun, saat ini kasus itu tak lagi dijadikan sebagai isu utama. “Saya rasa sekarang adem-adem aja. Gak ada keberlanjutanya,” ujar dia.
Meski begitu, proses hukum yang tetap berjalan dan melibatkan beberapa orang dalam tim BPN dinilai memberikan dampak. Paling tidak, kata dia, BPN masih akan tersandera dengan kasus hoaks Ratna.
Namun, masyarakat tak akan terlalu dihebohkan dengan proses pemeriksaan. Selama, kata dia, tak muncul nama tersangka baru. “Kecuali kasus ini memang dibawa lebih jauh. Misalnya nanti ada proses hukum terhadap orang-orang yang terkait dengan Ratna dan segala macam, bisa jadi lain hal,” kata dia.
Diketahui, Selasa 2 Oktober 2018, beredar informasi Ratna Sarumpaet mengalami kasus penganiayaan di Bandung. Saat itu itu dia baru saja menghadiri konferensi internasional, Jumat 21 September 2018. Namun setelah ditelusuri, ternyata pada hari itu tidak ada konferensi internasional di Bandung. Sehari kemudian, Ratna mengakui kalau dia telah berbohong dan meminta maaf. (R3)
