JAKARTA, ViralKata.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan perundingan dengan Freeport McMoRan Inc tidak terikat kesepakatan atau perjanjian apapun.
Hal ini menanggapi pernyataan Mantan Menteri ESDM Sudirman Said yang menerbitkan surat yang berisi perpanjangan operasi Freeport berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo.
“Entah, Mungkin sebelum saya (menjabat sebagai Menteri ESDM) ada banyak perjanjian yang dibuat oleh pemerintah sebelum saya, oleh mantan senior saya atau menteri sebelumnya. tapi dalam perundingan di masa saya itu enggak ada,” kata menteri ESDM Jonan Jakarta, Kamis (21/2).
Kesepakatan dengan Freeport antara lain terkait kewajiban divestasi sebesar 30% merujuk pada Peraturan Pemerintah yang diteken diakhir kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian di era Sudirman Said menerbitkan surat nomor 7522/13/MEM/2015 yang diteken 7 Oktober 2015. Surat itu berisi jaminan pemberian perpanjangan operasi setelah 2021.
Jonan mengungkapkan Presiden memberi empat arahan dalam negosiasi dengan Freeport saat dia diangkat menjadi Menteri ESDM. Keempat arahan itu yakni Freeport wajib divestasi 51%, membangun smelter, peningkatan penerimaan negara, dan beralih status dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus. “Semasa saya ditugaskan ke sini (ESDM) ditinggalkan semua (kesepakatan itu), mulai dari nol,” tegasnya.
Mantan Menteri Perhubungan itu menceritakan pihak Freeport McMoRan pun tidak keberatan dengan empat arahan Presiden terkait negosiasi. Menurutnya divestasi 51% tidak akan tercapai bila kesepakatan itu masih dijadikan acuan. “Faktanya surat semua tidak dijadikan dasar lagi. Kalau dijadikan dasar tidak bisa dijadikan 51 persen,” ujarnya.
Arahan Presiden Joko Widodo terkait negosiasi berhasil diwujudkan oleh Jonan dengan ditandatangani IUPK pada akhir Desember 2018 kemarin. Kepemilikan saham mayoritas Freeport alias sebesar 51% dikuasai oleh holding industri pertambangan PT Inalum (persero). Kemudian Freeport wajib membangun smelter paling lambat lima tahun atau di 2023. Peningkatan penerimaan negara pun lebih baik seiring pemberlakuan IUPK. (R3)
