JAKARTA, ViralKata.com: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai membengkaknya defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) tak lepas dari perkembangan kemajuan teknologi yang malah memicu gaya hidup kurang sehat. Berdasarkan data penyakit katastropik mematikan justru terus meningkat.
“Saya menyayangkan pertumbuhan ekonomi serta perkembangan kemajuan teknologi dapat memicu gaya hidup kurang sehat yang berpotensi menurunkan kesehatan masyarakat. Hal itu sesuai dengan data belanja BPJS Kesehatan yang menunjukkan besarnya jumlah klaim,” papar Jokowi saat Pembukaan Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Se-Indonesia di Balai Sidang Jakarta, Rabu (17/10).
Tahun 2017, lanjut kepala negara, BPJS mencatatkan klaim untuk kasus penyakit jantung sebesar Rp 9,25 triliun, klaim untuk pengobatan kanker Rp 3 triliun, klaim untuk gagal ginjal Rp 2,2 triliun, serta penanganan stroke Rp 2,2 triliun. Sementara itu klaim non katastropik pada tahun 2017 seperti klaim operasi katarak tercatat Rp 2,6 triliun serta klaim fisioterapi Rp 965 miliar.
Dari data itu, kata Jokowi, seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, keperluan menjaga kesehatan dan mencegah penyakit oleh masyarakat sangat utama ketimbang mengobati. “Mempromosikan gaya hidup sehat juga sangat utama agar kualitas sumber daya manusia kita prima, dan masyarakat bisa mengaktualisasikan kapasitasnya untuk membangun bangsa negara ini,” kata Presiden.
Jokowi sebelumnya menegur dan meminta BPJS Kesehatan untuk mengembangkan manajemen sistem yang lebih baik dan lebih jelas agar rumah sakit memiliki kepastian pembayaran yang jelas. “Mestinya ada manajemen sistem sehingga rumah sakit memiliki kepastian pembayaran yang jelas,” ucapnya.
Jokowi mengajak semua pihak dengan kemampuan yang dimiliki dan dengan kemampuan yang ada secara efektif efisien untuk memastikan masyarakat mendapat akses pelayanan kesehatan secara penuh. Ia menegaskan dirinya tahu dan memahami permasalahan yang terkait BPJS Kesehatan dan urusan pembayaran rumah sakit.
“Saya tahu problem yang kemarin, urusan JKN, urusan pembayaran rumah sakit. Saya ngerti dan sampai di meja saya. Sehingga seingat saya mungkin sebulan atau lima minggu kita putuskan,” katanya.
Hanya saja, menurut Jokowi, hal itu sebenarnya merupakan urusan Direksi BPJS Kesehatan dan tidak perlu sampai ke tingkat presiden. Ini sebetulnya urusan Dirut BPJS.
“Jadi nggak sampai Presiden kayak gini-gini. Harus kita putus tambah Rp 4,9 triliun, ini masih kurang lagi. Pak masih kurang, kebutuhan bukan Rp 4,9 triliun. Lah kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta. Mestinya ada manajemen sistem yang jelas sehingga rumah sakit kepastian pembayaran itu jelas,” tegas Presiden.
Diakui Presiden, ini sudah problem kita 3 tahun lalu. Tapi memang di negara sebesar kita memang tidak mudah. “Jadi jangan gampang komplain dulu, tidak mudah. Negara kita ini negara besar, jumlah rumah sakitnya ribuan, tersebar di 17.000 pulau yang kita miliki, 514 kota/kabupaten, 34 provinsi,” ujarnya.
Presiden mengaku sering memarahi Dirut BPJS Kesehatan. Ini masalah manajemen dimana negara sebesar kita tidak mudah. “Artinya, kan Dirut BPJS ngurus berapa ribu rumah sakit tetapi sekali lagi kalau membangun sistemnya benar ini gampang. Selalu saya tekankan sistem, selalu saya tekankan manajemen, ya karena memang itu,” ucap Presiden Jokowi.
Menurut Kepala Negara, dirinya setiap hari di lapangan, ke Bandung tidak ngomong sama protokol masuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk mencek pelayanan kesehatan. Di Papua, di Nabire tidak ada rencana masuk ke RSUD di Nabire.
“Ya saya memang seperti itu. Saya pengen kontrol saya pengen cek, dan suaranya, Pak ini hutang kita sudah puluhan milyar belum dibayar, ngerti saya. Jadi Pak Dirut rumah sakit tidak usah bicara banyak di media saya sudah ngerti,” kata Presiden Jokowi seraya menambahkan, dirinya tidak pernah mengajak Menteri Kesehatan atau Dirut BPJS karena khawatir justru Dirut rumah sakitnya yang takut.
Tapi Presiden Jokowi mempertanyakan, masa setiap tahun harus dicarikan solusi. “Mestinya sudah rampung lah di Menteri Kesehatan, di Dirut BPJS, urusan pembayaran hutang rumah sakit sampai Presiden. Kalau tahun depan masih diulang kebangetan,” ucap Presiden Jokowi.
Kepala Negara kembali mengajak seluruh pengelola rumah sakit di tanah air agar dengan kemampuan yang ada untuk efektif, efisien memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara menyeluruh. (R3)
