Anggota DPRRI Dapil Jember, Muhamad Nur Purnamasidi : Semua Sektor Macet Gara-Gara Bupati Faida-DPRD Berantem.

.

Jember-Viralkata.com: Muhamad Nur Purnamasidi, adalah anggota DPR RI Fraksi Golkar yang berasal dari Dapil IV Kabupaten Jember dan Lumajang. Bagi Purnamasidi,  Jember bukan hanya sebatas Dapilnya, tapi sejak mahasiswa di Fisip Unej, sebagai aktivis pergerakan dia sudah berproses di Jember. Oleh karena itu, dia sangat paham berbagai pesoalan yang terjadi di Jember. Mulai terkait konflik  DPRD  Jember dengan Bupati Faida, Interpelasi, HMP, gagalnya Perda APBD, Disclaimer, sert berbagai persoalan yang muncul dengan dinamika politik dan program pembangunan di Jember. Berikut adalah hasil wawancara Singgih Sutoyo,  wartawan majalah Viralkata.com dengan Muhamad Nur Purnamasidi.

Persoalan apa yang mendesak untuk diselesaikan dengan program pembangunan di kabupaten Jember?

Potret kondisi Jember saat ini sungguh miris sebagai akibat disharmoni antara DPRD dengan Bupati yang berlangsung cukup lama. Hal itu tentu sangat berpengaruh dan membawa dampak yang luas. Ke depan pola hubungan seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Karena kalau diibaratkan, terkait dengan pelaksanaan program pembangunan, maka antara Bupati dengan DPRD itu seperti dua sisi mata uang, tidak bisa dipisahkan. Harus bekerja sama, dan bersinergi. Biila tidak, ya sebagaimana yang kita lihat dan rasakan seperti sekarang ini. Pada akhirnya masyarakat yang menjadi korban dan “dikorbankan.”

Bisa dikatakan hampir semua sektor sekarang macet. Yang paling sederhana itu urusan infrastruktur , coba anda kalau keliling di wilayah Jember. Sebagian besar jalan yang ada di Jember itu rusak, padahal infrastruktur ini menjadi kunci transaksi ekonomi, sarana  mobilitas orang dan juga barang. Bila infrastruktur jalan banyak yang rusak, otomatis roda kegiatan ekonomi menjadi terganggu.

Kalau saya kembali ke semua sektor,  termasuk pendidikan . Masalah pendidikan di masa pandemic covid , tapi mana realisasi penyelesaian dengan anggaran covid yang luar biasa, yang jumlahnya ratusan miliar.  Belum lagi misalnya problem infrastruktur pendidikan untuk   belajar online/daring juga berpotensi menyimpan masalah. Padahal dalam situasi ekstraordinary ini sudah ada banyak diskresi. Salah satunya berkenaan dengan  dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) misalnya, bisa digunakan serta dioptimalkan  untuk kegiatan yang lebih luas dalam menangani masalah pendidikan.