Jakarta News Viralkata.com
Ketika kekayaan kita dibawa lari ke luar negeri melalui penyelundupan, ada pihak yang ingin menyelamatkan kekayaan tersebut dengan cara legalkan semua tambang ilegal. APTTRI (Asosiasi Pengelola Tailing Tambang Rakyat Indonesia) janjikan kontribusi triliunan rupiah dari lebih 3000 titik tambang ilegal atau 1 kilo emas perhari per titik lokasi Jakarta, Selasa (17/11).

Hal itu dikatakan Ketua Umum APTTRI Mansyur Latakka didampingi Sekjen Dr.Sutandy Setyawan SE.MA di kantor APTTRI, Menteng, Jakarta. Menurutnya, keinginan memberikan kontribusi itu menyikapi pernyataan Presiden Prabowo mengenai potensi besar tambang emas di Indonesia. Ini merupakan hal yang patut mendapat perhatian karena Indonesia memiliki potensi sumber daya emas yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Karena itu, APTTRI mendorong pemerintah agar segera melegalkan tambang rakyat yang selama ini masih beroperasi secara ilegal. Berdasarkan data yang kami miliki dari sektor pertambangan, terdapat kurang lebih 3.000 titik tambang ilegal di Indonesia. Jumlah tersebut merupakan potensi ekonomi yang sangat besar apabila dikelola secara legal dan bertanggung jawab.

“Kami sudah membuat simulasi, jika 3.000 titik tambang tersebut dikelola secara resmi, dengan asumsi produksi satu kilogram emas per hari dari setiap titik, maka total produksinya bisa mencapai tiga ton emas per hari. Dalam simulasi kami, potensi nilainya bisa mencapai Rp7,5 triliun per hari”, tandasnya.
Menurutnya, angka ini bukan tanpa dasar, selaku orang yang pernah menjadi Ketua Konsorsium Tambang Ilegal di Gunung Botak pada 2013-2014. Saat itu, aktivitas penambangan yang melibatkan sekitar 81.000 penambang ilegal pernah menghasilkan hingga 8 ton per hari. Itu menjadi salah satu contoh betapa besarnya potensi tambang ilegal di Indonesia.
APTTRI siap mendorong pengelolaan tambang rakyat secara legal. Kami juga sudah menyiapkan konsep dan perhitungan kebutuhan modal untuk mendukung pengelolaannya. Asal pemerintah memberikan payung hukumnya.
“Daripada aktivitas tambang hanya ditutup, lebih baik pemerintah mencari solusi melalui legalisasi. Sebab, jika tambang ditutup, masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut akan kehilangan mata pencaharian. Sebaliknya, jika 3.000 titik tambang diaktifkan secara legal, potensi lapangan kerja yang tercipta sangat besar. Dalam simulasi kami, bahkan bisa mencapai 40 juta lapangan kerja baru, 600 ribu UMKM baru dan 60 juta anggota keluarga sejahtera,” pungkasnya.
Dengan demikian, masyarakat mendapatkan pekerjaan, lingkungan dapat dikelola dan dipulihkan dengan adanya amdal, sementara negara memperoleh pendapatan. Rakyat mendapatkan manfaat, negara juga mendapatkan pemasukan.
Dalam simulasi APTTRI, pada tahun pertama potensi kontribusi kepada negara bisa mencapai Rp2.000 triliun di tahun pertama hingga tahun kelima bisa mencapai Rp10.000 triliun. Ini merupakan proyeksi berdasarkan perhitungan dan simulasi kami, bukan sekadar angan-angan.
Mengenai 3.000 titik tambang tersebut, jenis tambangnya adalah tambang emas rakyat. Data yang kami miliki menunjukkan aktivitas penambangan itu masih berlangsung secara ilegal dan sebagian dibekingi oleh oknum tertentu.
Ia mencontohkan, di Aceh terdapat sekitar 2.000 ekskavator yang beroperasi untuk kegiatan penambangan. Namun, negara tidak mendapatkan pemasukan yang semestinya. Justru oknum-oknum tertentu yang menikmati hasilnya, sementara negara hanya menanggung dampak kerusakan lingkungan.
“Inilah yang ingin kami benahi. Kami berharap pemerintah hadir dan mengambil langkah tegas untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melegalkan tambang rakyat”, tandasnya.
APTTRI bersama berbagai kalangan berkumpul untuk mendorong pemerintah agar segera mengambil tindakan. Kami tidak ingin hanya menyampaikan persoalan, tetapi juga menawarkan solusi. Jika pemerintah memberikan kepercayaan kepada APTTRI, kami siap melaksanakan pengelolaan tersebut karena sudah memiliki konsep, simulasi, dan pengalaman. kami harap pemerintah dapat memberikan wada berupa payung hukum . Sehingga rakyat sendiri yang dapat mengelolah hasil tambang itu sendiri.
Mengapa kami optimistis? Karena Presiden sendiri sudah menyampaikan bahwa sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Saat ini, pemerintah juga telah memberikan perhatian terhadap legalisasi sebanyak 45.000 sumur minyak rakyat sudah diegalkan untuk rakyat. dan tambang timah rakyat. Karena itu, kami berharap kebijakan serupa dapat diterapkan pada tambang emas rakyat.
Hal penting lainnya adalah potensi emas yang selama ini baru dimanfaatkan di lapisan permukaan. Kemampuan penambang rakyat umumnya hanya mencapai kedalaman sekitar 25 meter. Padahal, potensi sumber daya emas masih terdapat jauh di bawah permukaan tanah, bahkan pada kedalaman 100 hingga 200 meter.
Artinya, kita belum menyentuh seluruh potensi sumber daya yang ada. Apa yang dikelola masyarakat selama ini baru sebagian kecil dari kekayaan alam yang tersedia. Jika pengelolaannya dilakukan secara benar dan legal, potensi pendapatan negara akan jauh lebih besar.
Dengan adanya lembaga atau organisasi yang bertanggung jawab, pengelolaan tambang tidak lagi dilakukan secara sembarangan. Harus ada kewajiban untuk memperbaiki lingkungan yang rusak, melakukan reklamasi, serta memastikan hasil tambang memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.
“Karena itu, kami kembali menegaskan bahwa APTTRI siap membantu pemerintah mengelola 3.000 titik tambang emas rakyat secara legal dan bertanggung jawab. Harapan kami, dalam kurun waktu satu hingga lima tahun, pengelolaan tersebut dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan negara, bahkan berdasarkan simulasi kami bisa mencapai Rp10.000 triliun pada tahun kelima”, ujarnya.
Ini bukan semata-mata soal pertambangan, tetapi bagaimana kekayaan alam Indonesia dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat, pemasukan bagi negara, serta lingkungan yang tetap terjaga untuk anak cucu kita.
APTTRI berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah untuk mengaktifkan 3.000 titik tambang tersebut, sebagaimana pemerintah telah membuka ruang legalisasi bagi tambang rakyat untuk emas. Seperti sumur minyak dan tambang timah rakyat yang sudah dilegalkan pemerintah untuk kepentingan rakyat sesuai uud 45 pasal 33
)***PRAY/Photo istimewa










