Jakarta-Viralkata.com:
Penyaluran subsidi Minyak harus diatur secara bijak oleh pemerintah, perintah dapat meniru Pola Model Negara Irak. Demikian diungkapkan Komut PT. Pelni Dr. Ali Maskur Musa, M.Si, M.Hum : Subsidi Minyak Harus Bijak, Tiru Model Negara Irak boleh ditiru dan diikuti”, kata AMM, panggilan akrap Gus Ali Masykur Musa, kepada media alumni Kauje, majalah Access, Minggu (4/11/2022)
Kemarin pemerintah menaikkan harga subsedi untuk BBM (bahan bakar minyak) kepada masyarakat. Setiap ada kenaikan BBM, masyarakat luas heboh, hal ini karena dampak kenaikan BBM berdampak sangat luas, selain munculnya antrian panjang di pompa bensin ( POM). Terjadi kemacetan luar biasa bagi warga untuk mengusi BBM.
Setelah itu, dampaknya langsung terasa kepada masyrakat, misalnya ikutnya naiknya barang-barang yang sulit untuk dikendalikan. Belum lagi dampak soasil yang lain, ikut terpengaruh dampaknya.
Kenaikan subsidi harga BBM dari pemerintah, lanjut mantan Ketum PB PMII ini kata Cak Ali, minta pemerintah harus berlaku bijak. Perlu mencari pola yang tepat kepada masyarakat.
Mantan Ketua Umum Alumini Keluarga Universitas Jember ini menyatakan memberikan beberapa solusi.
Kedepan, spt di Iran :
1. Setiap yg berhak punya Kartu.
2. Di SPBU ada Pompa lajur utk yang Subsidi dengan Kartu dan Kuota yang yg d tetapkan.
Hal ini, Cak Ali, menekankan untuk Subsidi BBM agar tepat sasaran, Kuncinya : “Pindahkan dr Subsidi Produk ke Subsidi Langsung kepada Rakyat By Name dan By Moda transportasi dengan penjatahan yang wajar”tegasnya.
Ketu PAN dan Mendag.
Sementara itu di Jakarta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengusulkan subsidi BBM atau langsung untuk rakyat. Ini diyakini Zulhas, sapaan akrabnya, sebagai solusi ampuh atas bengkaknya subsidi energi 2022 yang tembus Rp500 trilun.
Zulkifli Hasan mengatakan, dengan kondisi internasional yang bergolak, seperti perang Rusia-Ukraina yang tak pernah diramalkan dan berbagai sebab lainnya, harga minyak dan LPG di pasar dunia meroket.
“Akibatnya, subsidi energi tahun 2022 membengkak sampai lebih dari Rp500 triliun atau hampir 30 persen dari pendapatan APBN kita,” katanya saat memaparkan Gagasan dan Visi Misi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang disiarkan channel YouTube PAN Jatim yang dipantau dari Jakarta.
Di acara tersebut, ia menyampaikan gagasan sebagai Ketua Umum PAN. “PAN berpendapat subsidi harus lebih berkeadilan, berkelanjutan dan mensejahterakan,” ujarnya.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun membeberkan, PAN menawarkan dua solusi, yaitu: Pertama, subsidi energi beralih dari berbasis komoditas menjadi subsidi langsung, dan kedua, mempercepat transformasi energi bersih. “Subsidi langsung diberikan pada warga kita yang miskin,” ucapnya.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 26 juta orang yang diperkirakan memiliki kebutuhan konsumsi untuk dua motor dan mengkonsumsi 2×3 kilogram LPG per bulan. Sementara listrik, mereka membutuhkan hingga 900 watt.
Menurut dia, dengan subsidi BBM dan LPG warga tak mampu sebesar Rp 500 ribu rupiah per orang per bulan, pemerintah hanya akan menanggung Rp15 triliun per bulan. “Angka ini sekitar Rp180 triliun per tahun,” ungkap Zulkifli Hasan.
Pada saat yang sama, sambung Mendag, pemerintah masih dapat menghemat uang yang dibakar (subsidi BBM saat ini) untuk mempercepat Transformasi Energi Bersih.
Caranya antara lain, pertama, percepatan pemakaian kendaraan listrik; Kedua, memperbanyak kompor listrik bagi rumah tangga; Ketiga, memperluas dan memperbanyak titik-titik pengisian baterai kendaraan listrik; dan keempat, memperbanyak pasokan listrik dari energi baru dan terbarukan.
Transformasi Energi Bersih ini bakal menggunakan banyak bahan yang berasal dari dalam negeri. Dengan demikian, ini sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di Tanah Air. “Artinya kesejahteraan meningkat,” ucapnya. “Sekali lagi PAN menawarkan solusi dari permasalahan bangsa yang akut ini Pungkasnya.(Gih/Pray)
