JEMBER – Viralkata.com :
Harapan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Edi Cahyo Purnomo dan Ketua Komisi A DPRD, Tabroni meminta, agar Pemkab Jember bisa maksimal menggandeng media. Faktanya, harapan kedua legislator DPRD Jember ini sangat masuk akal, tapi realitanya justru akan sebaliknya. Banyak wartawan dan media di Jember akan menjadi oposan atau perlawanan karena ketidak mampuan bupati H. Hendy Siswanto dan Kepala Dinas Kominfo Pemkab Jember Bobby Arie Sandy dalam merangkul keberadaan wartawan dan media yang ada di Jember.
Seperti apa yang diekspos Suara Indonesia.Co.Id Selasa (01/02/2022) mengungkapkan perlunya kerjasama untuk menggandeng media.Hal itu dimaksudkan agar saat sosialisasi bisa memudahkan dan cepat tersampaikan kepada masyarakat.
“Menggandeng media sangat perlu dan penting ketika posisi genting. Ketika ada yang perlu disosialisasikan bisa cepat tersampaikan ke bawah,” ungkap Edi, saat dikonfirmasi Suaraindonesia.co.id, Selasa (01/02/2022) lewat sambungan selulernya.
Menurut Edi, belajar dari kejadian surat pernyataan vaksin anak yang memicu kesalahpahaman, peran media menjadi sangat dibutuhkan.
“Sebagai penyambung lidah, agar masyarakat paham, bagaimana pentingnya vaksin untuk kesehatan dan menjaga imun,” ujarnya.
Legislator ini memandang, pers memiliki peran penting terhadap pembangunan Kabupaten Jember
“Kemaren, kerjsama media di pembahasan antar pimpinan fraksi. Untuk DPRD Jember sendiri, anggarannya melekat pada sekwan,” sebutnya.
Pihaknya berkomitmen, akan terus mendorong pihak terkait agar bisa maksimal bekerjasama dengan media.
“Andaipun nanti anggarannya kecil, akan kita dorong di perubahan agar bisa ditambah,” ucapnya.
Pernyataan senada ungkapkan oleh Tabroni Ketua Komisi A DPRD Jember.
Menurutnya, anggaran publikasi di Pemkab Jember sudah besar.
Namun, karena masih turus dilakukan pembenahan dan kepala dinasnya baru terlantik, sehingga masih belum berfungsi maksimal.
“Anggaran kerjasama Pemkab Jember untuk media sudah ada dan besar,” sebutnya.
Kendati begitu, pihaknya tidak bisa menyebutkan berapa besaran jumlah anggaran untuk publikasi lewat media massa.
Namun faktanya, pihak kepala Dinas Kominfo Pemkab Jember Bobby Arie Sandy mengkapkan anggaran untuk publikasi sudah habis, sehingga MoU kerjasama pemberitaan dengan wartawan dan media tidak bisa dibayarkan dalam bentuk pemberitaan advertorial (adv) dalam anggaran 2019 tidak dibayar.
Lebih parah lagi, pihak Dinas Kominfo saat ini sedang memilih wartawan dan media diajak kerjasama (MoU). Tapi ada sebagian wartawan dan media yang dipanggil untuk MoU, ada juga sebagian wartawan dan media yang tidak dipanggil dan tidak diikutkan MoU kerjasama.
Hanya saja, pihak Dinas Kominfo tidak mengkomunikasikan kepada wartawan dan media, apa kriteria yang dipanggil untuk diikutkan MoU. Hal ini sempat dipertanyakan oleh para wartawan kepada Dinas Kominfo, misalnya Kabid Kerjasama media Nurhadi, menjawab semua itu diluar kewenangan atau otoritas pihaknya. “Itu menjadi keputusan Pimpinan (Kadis Red)”, kilah Nurhadi pada wartawan Shalman, wartawan Modus Investigasi yang melakukan konfirmasi bersama beberapa wartawan lainnya.
Sedangkan Kadis Kominfo Bobby Arie Sandi, saat dikonfirmasi wartawan senior Suyono HS, berkilah akan melakukan pengecekan pada Bidang yang menangani Kerjasama Media Nurhadi. “Jadi jawaban Kadis seperti saling melempar atau pingpong”, ujar Suyono HS.
Memang, lanjut Suyono HS, tampaknya pihak Kominfo tidak memberikan respon positip untuk memanfaatkan maksimal upaya kerjasama dengan wartawan atau media. Padahal era sekarang dalam keterbukaan informasi peran media sangat penting.Namun justru Dinas Kominfo tidak memfasilitasi kalangan wartawan dan media.
Hal ini, akibatnya nanti, wartawan di Jember akan terbelah, ada wartawan yang pro bupati H Hendy Siwanto dan Dinas Kominfo, ada juga wartawan yang kontra bahkan bersifat oposan perlawanan dengan kebijakan bupati. “Akan muncul berita-berita yang kontraproduktit mengenai bupati Hendy, bahkan menyerang”, ungkap Suyono.
Akan sia-sia upaya branding tentang bupati H Hendy, semuanya citranya bakal hancur karena akan diserang dengan penuh geram dan penuh dendam oleh wartawan atau media yang tidak diikutkan MoU kerjasama. Bupati yang sejak awal sudah berjanji akan merangkul semua wartawan dan media, ternyata omong kosong, bahkan carpak.
Hal serupa juga disampaikan kepada wartawan dan pemilik media Jariku.ID, SA Ghani SH, saat menanyakan kenapa pihiknya tidak dipanggil untuk diajak MoU kerjasama dengan Pemkab.
“Menindaklanjuti perintah pimpinan, dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran Dinas Kominfo, dapat kami sampaikan bahwasanya pada periode Februari-Maret 2022 media Bapak belum bisa bekerjasama dengan kami”, demikian jawaban Nurhadi melalui WA.
Dari berbagai info yang beredar bahwa pihak Dinas Kominfo hanya mengajak MoU wartawan dan media tidak lebih dari 33 wartawan atau media, sisanya tidak diikutkan MoU. Padahal jumlah wartawan dan media yang memiliki legalitas dan jumlahnya kurang lebih ada 100 wartawan atau media. (gih/red)
