Jember, Viralkata.com:
Bupati Jember H Hendy Siswanto memberikan jawaban atas pertanyaan fraksi-fraksi DPRD dalam berbagai pertanyaan dalam pembahasan sidang 5 Raperda di forum pleno pada Sabtu (2/10/2021)
Sidang dipimpin ketua DPRD gus Itqon Sauqi, diikuti 37 anggota DPRD yang berasal dari fraksi-fraksi yang ada, baik secara labgsung maupun daring.
Atas pertanyaan fraksi PKS, yang mempertanyakan terkait dana covid tahun anggaran 2020 yang dibilai masih menyimpan masalah. Bupati mengatakan bahw Pemkab Jember akan selalu koordinasi dengan BPK Perwakilan Jatim agar segera mendapatkan penyelesaian yang tuntas, seadil-adilnya bagi semua pihak. Untuk itu juga dalam rangka menjadikan penilaian keuangan dari BPK menjadi semakin.baik utamanya untuk tahun kedepan.
Sedang Fraksi Nasdem mengingatkan Tim Propemperda untuk dapat merumuskan dan merancang Raperda-Raperda untuk dapat mengakomudir semua kepentingan.masyarakat. Untuk itulah bupati Hendy segenap anggota dan pimpinan dewan untuk dapat membantu dan mengawal dan mengevaluasi jalannya Perda ini. Juga memgawasi agar pelaksanaan Perda-Perda ini dapat ditrapkan secara maksimal.
Sedangkan atas pertanyaan Fraksi PKB terkait PDAM mengusulkan ada jajaran direksi, tidak hanya Dirut PDAM saja, sedapatnya ada Direktur lain Bidan Teknik serta ada Direktur minimal ada 3 orang Direksi agar bisa mencakup kepentingan bidang-bidang yang ada.
Sedangkan fraksi PENDEKAR menyoal terkait Perda No 6 Tahun 2020 mengenai pendirian dan perubahan dari PDAM Jember menjadi Perumdam Tirta Pendalungan Jember. Menurut Bupati H Hendy berdasarka audit eksternal pada 2021 oleh KAP dan BPKP juga Inspektorat. “Semua atas perintah dan intruksi Bupati Jember. Hasil audit opini, Wajar Tanpa Pengecualian “, jelas bupati Hendy.
Sedangkan audit Inspektorat menghasilkan beberapa temuan. Namun bentuk temuan yang dimaksud, pihak bupati Hendy tidak menjelaskannya.
Sedangka fraksi PPP yang juga masih menyoroti PDAM Pandalungan, Bupati Jember H Hendy memberikan penjelasan bahwa PDAM pada akhir Desember 2021 telah menyetor PAD kepada Kasda sebesar satu miliar untuk tahun buku 2021. “Ini berarti PDAM menepati janji kepada Pemda”, jelas bupati.
Hal yang sama juga diungkapkan Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB), bupati H Hendy mengatakan PDAM perlu dana investasi, bisa juga berasal dari APBD maupun APBN melalui penyertaan modal atau hibah (gih)
