Catatan SINGGIH SUTOYO, Pemred Viralkata.com.
Jember, Viralkata.com
H.Hendy dilantik menjadi bupati Jember pada 26 Februari lalu, beberapa hari kemudian dilakukan Sertijab dari PLH Bupati Ir. Dr. Hadi Sulistyo, M.Si.
Berdasarkan hitungan hari, baru satu bulan H
Hendy menjabat bupati Jember.
Pertanyaannya H. Hendy dalam satu bulan menjabat ini sudah melakukan apa saja? Memang tidaklah fair melakukan penilaian terhadap bupati yang baru satu bulan menjabat, minimal butuh waktu tiga atau enam bulan.
Namun pertanyaan atau penilaian yang dinilai tidak fair itu, bisa kita kembalikan dengan tagline yang dibuat bupati.H..Hendy yakni kolaborasi, sinergi dan akselerasi (percepatan). Tagline.itu yang membuat adalah H..Hendy-Gus.Firjaun selaku Paslon saat Pilkada, yang diusung koalisi beberapa partai, akhirnya memenngkan kompetisi.
Artinya bahwa tagline itu bukan kata-kata kalimat tanpa makna.Melainkan sebuah kata-kata spritit yang memiliki konsekuensi politik maupun sosial.
Sejak awal H. Hendy-Gus Firjaun sangat paham yang mendesak dilakukan adalah menggolkan Perda APBD 2021. Sebab, selama.dua tahun saat kepemimpinan bupati Faida Pemkab Jember tidak punya APBD, yang membiuat kegiatan pembangunan di Jember nyaris lumpuh. Faida hanya mengedepankan Perkada, yang memiiliki otoritas anggaran terbatas hanya bs.menggunakan 11% APBD untuk.pos anggaran wajib, mengikat, penting dan.mendesak.
Begitu bupati Hendy dilantik, maka spirit yang harus diselesaikan dulu adalah membuat Perda APBD 2021. Apalagi saat acara serah terima.jabatan, Gubernur Khofifah Indar Parawansa memberikan pesan khusus pada bupati Hendy untuk segera membuat dan mengesahkan Perda APBD 2021.
Bupati H.Hendy dalam berbagai kesempatan kepada wartawan.menyatakan paling lama Perda APBD 2021 paling lama.akan diselesaikan dalam.waktu kurang 21 hari. Ternyata faktanya meleset. Hingga saat inipun, Rancangan Perda APBD tersebut belum diserahkan ke DPRD Jember untuk.mulai dibahas dalam sidang.
Bupati H..Hendy melakukan langkah awal melakukan domisionir semua pejabat Pemkab eselon, mulai eselon 4,3, 2. Setelah itu melakukan pengangkatan Plt. Tujuannya untuk mempercepat Perda APBD 2021. Dari sini muncul kegaduhan. Ada pihak yang menganggap jabatan Plt tidak memiliki dasar kuat legal standing. Apalagi ada keanehan pejabat eselon difinitif hasil open biding juga ikut di Plt-kan. Wajarnya pejabat Plt berlaku untuk pos jabatan yang kosong karena berhalangan baik permanen maupun sementara, karena jabatan Plt memiliki kewenangan terbatas. Ini yang meng menjadi perdebatan banyak pihak, bahkan ada yang menganggap jabatan Plt tidak sah karena menabrak peraturan atau regulasi.
Belum lagi pengangkatan jabatan Plt bermunculan rumor bupati H. Hendy menyingkirkan banyak orang yang dinilai geng atau kelompok loyalis mantan bupati Faida. Belun lagi munculnya nama pejabat sakit permanen yang diangkat jadi Plt Camat, bahkan ada nama ASN yang sudah almarhum dapat jabatan baru.
Berbagai kesalahan yang terjadi itu mempertegas adanya rumor bupati H. Hendy memiliki BKD dan Baperjakat bayangan. Ada beberapa nama diluar lingkaran birokrasi yang memiliki peran menonjol dalam rangka pengangkatan Plt. Ternyata ini adalah bukti bupati H. Hendy melakukan praktik kepemimpinan bukan pejabat birokrasi sebagai bupati, melainkan menjalankan praktik kepemimpinan koorporasi
sebuah perusahaan.
Sebab seorang H Hendy bila menjalankan praktik kepemimpinan borokrasi akan mengikuti alur sistemik berdasarkan regulasi, dari situ berjalan sesuai tupoksi yakni kesatuan antara tugas pokok dan fungsi.
Munculnya tim Bupati Hendy yang mendampingi di setiap acara dan.kesempatan seringkali.membuat bingung banyak pihak, yang bersangkutan sebagai apa. Sebagai staf khusus atau staf ahli?
Mereka secara fisik selalu ada di dekat Hendy, tapi tupoksinya sebagai apa tidak jelas. Kalau sebagai pejabat Pemkab, tidak mungkin karena tidak tercantum dalam struktur pegawai atau pejabat Pemkab. Namun memiliki kewenangan yang lebih dalam banyak hal. Rumornya mereka orang dekat H.Hendy, bahkan masih ada ikatan kuarga.
Atas peran mereka, seringkali membuat kalangan jurnalis merasa tidak nyaman karena seringkali memproteksi keberadaan H. Hendy sehingga para jurnalis kesulitan mendekat dan berkomunikasi langsung dengan H. Hendy.
H. Hendy diberlakukan sebagai bos besar perusahaan (korporasi) hukan lagi sebagai bupati abdi masyrakat, termasuk jurnalis yang membutuhkan pelayanan update informasi setiap saat.
Pemerintah Kabupaten Jember memberi sinyal akan segera menghentikan polemik berkepanjangan perihal molornya APBD tahun anggaran 2021.
Sebab, Bupati Jember, Hendy Siswanto menyatakan secepatnya mengajukan permintaan secara resmi kepada DPRD Jember guna memulai pembahasan APBD.
Ia meyakinkan, telah menuntaskan penyusunan KUA PPAS (kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara) dalam rentang genap sebulan sejak menjabat sebagai orang nomor satu di kota tembakau ini.
“Insya Allah, Senin pagi saya akan serahkan sendiri ke Ketua DPRD,” ungkap Hendy tentang perkembangan rancangan APBD pada Minggu, 28 Maret 2021.
Sekretaris Daerah Jember Mirfano menjelaskan, perihal KUA PPAS memang baru saja rampung seiring dengan finalnya kerumitan input data program kegiatan dalam SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah).
“Sudah selesai atas kerjasama tim semua, kami menaklukkan SIPD sampai pukul 05.00 hari ini,” beber Mirfano pejabat yang juga Ketua Tim Anggaran Pemkab Jember itu.
Sekarang, seabreg dokumen KUA PPAS tengah dalam proses cetak dan penjilidan dengan maksud dikemas rapi untuk diserahkan kepada DPRD.
Menurutnya, mengacu pada ungkapan Bupati Hendy tentang jadwal pengiriman ke pihak parlemen bahwa sudah pasti dilakukan pada hari Senin, 29 Maret 2021.
Berikutnya, tinggal DPRD yang menentukan waktu dimulainya pembahasan. Sedangkan harapannya proses berikutnya bisa berlangsung secepat mungkin.
Mengenai proyeksi nominal APBD tidak bergeser dari perkiraan semula sekitar Rp4,5 triliun. Hanya soal defisit yang sedikit menurun dari prediksi awal dari Rp800 miliar menjadi Rp700 miliar.
Sekitar 70 persen transfer dana pemerintah pusat masih mendominasi dari aspek total pendapatan sebesar Rp3,6 triliun, karena pendapatan asli daerah (PAD) hanya berkisar di angka Rp706 miliar.
Wakil Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim mengatakan, sudah mengetahui rencana Pemkab Jember tersebut. Bahkan, diutarakan Bupati Hendy ke Ketua DPRD Itqon Syauqi dalam momen pertemuan bersama dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa semalam di acara Apel Pramuka Kemah Sehat Kwarda Jatim di Forest City H. Arum Sabil Jember.
