JEMBER-VIRALKATA.COM-Bupati Jember H. Hendy Siswanto akan segera melakukan perubahan yang menyangkut direksi. Saat ini direksi PDP Khayangan mendapat SK Dari Plh bupati Dr. Ir Hadi Sulistyo M.Si, atas nama Ir. Haryanto, setelah sebelumnya bupati Faida beberapa hari sebelum akhir jabatannya mengangkat Arief Cahyono sebagai Dirut menggantikan Ir Hari yanto.
Namun pengangkatan Arief Cahyono digagalkan melaluai aksi demo karyawan yang bergabung dalam jaringan FKPAK (Forum Karyawan Antar Kebun). Atas hasil lobi yang dilakukan sekelompok karyawan kepada plh bupati, keluar SK pengangkatan kembali Ir Haryanto sebagai Dirut PDP Kahyangan. “itu SK difinitif, untuk pak Haryanto sebagai Dirut PDP”, begitu teriak mereka karyawan yang menjadi pendukung Ir Haryanto, yang dilakukan kepada karyawan lain di.kantor direksi PDP. Hal itu mereka lakukan dalam.upaya untuk meyakinkan antar karyawan. Padahal SK tersebut hanya untuk sementara mengisi kekosongan.
Bupati H. Hendy yang dikonfirmasi Viralkata terkait smpai kapan SK.Pengangkatan Dirut Ir. Haryanto, menyatakan pihaknya akan segera melakukan perubahan “kita segera akan bicarakan dengan teman-teman, yang menyangkut Direksi PDP dan PDAM”, tegasnya.
Banyak pihak berharap kepada bupati H. Hendy untuk dapat melakukan.langkah-langkah penyelamatan terhadap kondisi carut marut perusahaan milik Pemkab Perumda PDP Kahyangan. Kondisi.perusahaan dalam lima.tahun terakhir ini.mengalami divisit (kerugian), termasuk.kesulitan membayar gaji.karyawan. “Selain itu kondisi karyawan PDP juga makin tidak kondusif”, ungkap sumber karyawan.kepada Viralkata.com.
Perhatian serius terhadap Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan patut dilakukan secara optimal. Sebab, nasib perusahaan yang memproduksi komoditas karet kopi, cengkeh dan kayu hutan sengon ini semakin sulit dan memprihatinkan. Setidaknya, selama sepuluh tahun terakhir pendapatannya terus-terusan anjlok. Untuk itu, harus ada langkah konkret demi menyelamatkan perusahaan yang menanggung hidup 2.400 karyawan.
Seperti diketahui, PDP Kahyangan memiliki lima kebun dengan luas seluruhnya 4.000 hektare. Lahan seluas tersebut, disebut-sebut bisa secara normal dikelola oleh 1.400 orang. Akan tetapi, PDP mempekerjakan 2.400 orang yang seluruhnya dibayar sesuai upah minimum kabupaten (UMK) atau di atasnya.
PDP Kahyangan berdiri sejak 1969 berdasar Perda Nomor 1 Tahun 1969. Dulunya, perusahaan karet ini pernah mendapat suntikan modal sebesar Rp 11 miliar. Kemudian, pada tahun 2020 rencana penyertaan modal sebesar Rp 5,8 miliar akan diberikan kepada PDP.
Terlepas dari kecilnya penyertaan modal dan pendapatan yang disumbang PDP Kahyangan, Mirfano mengungkap kondisi PDP Kahyangan dari tahun ke tahun. Dia pun memerinci cukup detail apa saja faktor-faktor yang membuat pendapatan PDP Kahyangan hingga menjadi anjlok seperti sekarang.
Mirfano, Sekda Pemkab yang juga tim.dewan pengawas kepada Radar Jember mengurai, penyebab anjloknya kas atau pendapatan perusahaan terjadi sejak 2013 lalu. Saat itu pendapatan atau kas perusahaan mencapai Rp 28,9 miliar dan turun di tahun 2014 menjadi 22,9 miliar (selengkapnya baca grafis). Pendapatan tersebut terus turun dan kondisi keuangan perusahaan tahun 2020 memasuki Mei, yakni hanya sebesar Rp 522 juta.
Menurutnya, penyebab utama turunnya pendapatan atau kas yang dimiliki perusahaan, terjadi karena harga pokok penjualan (HPP) karet murah sejak 2013 sampai sekarang. Sementara, penjualannya juga di bawah HPP. “Harga karet pada HPP mencapai Rp 19 ribu lebih, sementara yang terjadi di lapangan harga jual per kilogramnya hanya Rp 17 ribu sekian,” ungkap Mirfano, yang kemudian menyebut di tahun 2011 silam harga karet per kilogram masih di angka Rp 30 ribu.
Di tengah penurunan pendapatan yang terus terjadi, menurut Mirfano, PDP Kahyangan dihadapkan pada kewajiban membayar upah sesuai UMK yang per tahun rata-rata naik 8 persen. Selain itu, PDP juga harus menanggung iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Termasuk harus membayar kelebihan tenaga kerja seribu orang.
Selain itu, kata dia, PDP Kahyangan menanggung 89 pensiunan yang membutuhkan dana Rp 950 juta per tahun. Belum lagi, harus menangung kelebihan pekerja yang over load. Sementara, penghasilan perusahaan terus-terusan turun. Sedangkan biaya operasional perusahaan setiap bulan membutuhkan Rp 3,5 miliar sampai Rp 4 miliar per bulan, tetapi pendapatan hanya berkisar Rp 1,77 miliar per bulan. “Dari sisi operasional saja, sudah kurang Rp 1,75 miliar per bulan,” ungkapnya.
Khusus untuk tahun 2020 PDP Kahyangan harus membayar perpanjangan empat HGU yang diprediksi Badan Pertanahan Negara (BPN) Provinsi butuh dana Rp 4 miliar sampai Rp 5 miliar. “Dengan dana penyertaan modal yang dicanangkanitu saja masih kurang. Makanya butuh suntikan secara bertahap dan kalau perlu ada pinjaman modal dari pihak ketiga. Jadi, kondisi PDP Kahyangan seperti itu, pendapatan turun, sementara pengeluaran semakin mahal,” paparnya.
Sementara itu, kondisi anjloknya pendapatan PDP Kahyangan yang terjadi sejak 2013 silam membuat perusahaan harus mencari banyak terobosan. Nah, di tahun 2017 lalu, salah satu upaya untuk menambah pendapatan perusahaan yakni dilakukan kerja sama antara Pemkab Jember dengan PTPN XI. Kerja sama tersebut yaitu penyewaan serarus hektare lahan untuk kepentingan penanaman tebu Pabrik Gula (PG) Semboro dan PG Panji Situbondo.
“Kerja sama penyewaan lahan ini berdasar MoU antara Bupati Jember dengan PTPN XI. Waktunya sejak 2017 sampai 2021,” terang Mirfano. Dari MoU ini, dia menambahkan, kemudian ditindaklanjuti oleh Direktur PDP Kahyangan dengan PG Semboro dan PG Panji. Ini dilakukan untuk menambah pendapatan karena pendapatan perusahaan sudah turun mulai 2013. Lahan yang disewakan berpindah-pindah sesuai dengan adanya lahan yang tidak produktif setelah masa tebang pohon karet.
Upaya penyelamatan perusahaan menurutnya juga dilakukan melalui penyertaan modal. “Penyertaan modal ini misinya penyelamatan perusahaan. Akan tetapi tetap tidak cukup karena hasil produksi utama yaitu karet terus-terusan turun,” urainya.
Demi misi penyelamatan tersebut, mulai tahun 2020 p PDP Kahyangan hanya membayar 50 persen gaji pegawai yang bekerja satu bulan, sementara sisanya dibayarkan di kemudian hari. Langkah ini dilakukan selama tiga bulan ke depan. Apabila kondisi perusahaan tetap tidak bangkit, maka alternatif selanjutnya pekerja hanya bekerja 15 hari kerja.
Salah satu alternatif yang harus ditempuh, Mirfano menegaskan, yaitu mengatasi kelebihan pekerja. Akan tetapi, untuk mengatasi kelebihan pekerja sebanyak seribu orang juga butuh dana. Termasuk, apabila 89 pensiunan didaftarkan ke pensiunan lembaga keuangan (PLK) yang ada di bank, maka butuh dana pula. “Jadi, PDP Kahyangan saat ini butuh langkah penyelamatan,” pungkasnya.
Para nitizen juga ikut memberikan masukan terhadap kondisi carut marut PDP Kahyangan,
Kalau saya akan saya lelangkan jabatan dengan kreteria2 yang
.1. transparans
2.semua di audit
3.Memberikan Laporan keuangan calon
4.bentuk team dari semua golongan
5.calon hrs Presentasi di hadapan Publik
6.Time / pengesahan cuma 2 hari
Dll yg semua itu harus rakyat tahu …kapan dan di mana pemilihan nya, demikian salah satu nitizen bernama wahyudi. Nitizen yang lain juga mengusulkan perlu dilakukan pengusutan secara audit terhadap terjadinya divisit PDP Kahyangan.
