JAKARTA, ViralKata.com – Pakar perkotaan Jakarta Property Institute (JPI), Mulya Amri mengungkapkan sejumlah faktor yang membuat harga hunian di Jakarta super mahal. Bahkan boleh dibilang di luar akal sehat.
“Terbatasnya lahan dan rendahnya luas lantai yang boleh dibangun, menjadi faktor kunci kurangnya hunian di Jakarta. Sehingga harga hunian di ibu kota menjadi sangat tinggi bagi seluruh strata ekonomi,” kata Mulya dalam keterangan di Jakarta, Senin (17/12).
Dijelaskan, kepadatan Jakarta yang dipenuhi rumah tapak, tersebar dan berimpitan secara horizontal. Akibatnya, lahan menjadi semakin sulit diperoleh. Kalaupun ada harganya menjadi super mahal.
Selain itu, pengurusan izin yang kompleks dan panjang, menjadi faktor lain yang membuat hunian di ibu kota, menjadi super mahal. “Berdasarkan studi JPI, pengembang harus menempuh waktu hingga 21 bulan dan mengacu pada 39 peraturan mengenai perizinan gedung untuk membangun gedung di atas 8 lantai dengan luas di atas 5.000 meter persegi di Jakarta,” kata pakar yang mengantongi gelar Doktor dari National University of Singapore itu.
Solusinya, kata Mulya, adalah dengan mendorong lebih banyak pembangunan hunian vertikal di pusat kota dan sekitarnya dengan bantuan subsidi guna menyiasati harga tanah yang tinggi.
Mulya menjelaskan, pemprov DKI Jakarta bisa melibatkan perusahaan milik negara, atau provinsi dalam mengatasi permasalahan lahan. “Sebagai contoh, pemerintah dapat membangun rumah susun yang layak bagi calon warga yang berpenghasilan rendah di atas pasar tradisional atau terminal”, ungkapnya.
Solusi ini, kata dia, dapat ditawarkan kepada BUMD atau BUMN untuk mendapatkan penghasilan tambahan, “Pasar akan mendapatkan peluang bisnis lebih banyak, keluarga berpenghasilan rendah mendapatkan tempat tinggal di kota,” katanya.
Untuk mewujudkan usulan-usulan di atas, Mulya menyarankan pemerintah memiliki rencana induk yang lebih visioner. Ia mengatakan bahwa rencana induk Jakarta 2030 yang telah diterbitkan di tahun 2014 tidak memiliki visi spasial jangka panjang dan proyeksinya terlalu konservatif. Rencana tersebut mengasumsikan peningkatan jumlah penduduk Jakarta hanya 20% dari 10 juta, menjadi 12 juta pada 2030. (R3)
