Evaluasi 6 Bulan Pemerintahan Bupati – Wakil Bupati Jember : Hendy Terlalu Getol Genjot Industri Ekstraktif

OPINI
Oleh Nailil Hufron-Ketua LSM GMBI Jember.

Pemerintahan Bupati dan wakil Bupati jember dalam kurang lebih 6 bulan masa pemerintahan sejak dilantik 26 Februari 2021 lalu memicu banyak kontroversi dan keriuhan di kalangan masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) disrik Jember, turut melakukan evaluasi dalam 6 bulan pemerintahan Hendy – Gus Firjoun

Ada beberapa catatan kritis dari kami pertama ialah tidak singkronnya cara bupati menjalankan program kerjanya ketika menjabat dibanding dengan Janji-Janji kampanyenya. Kl

Ketika kampanye haji hendy mengatakan ingin fokus menggenjot sektor pertanian sebagai potensi paling besar di kabupaten Jember namun ketika menjabat kok mengarah pada penggenjotan industri ekstraktif, tampak dari beberapa pernyataannya perihal potensi Tambang Emas dan begitu getolnya Bupati mengeksplor wilayah pesisir selatan, sebagaimana kita tahu di Jember Selatan masyarakat telah lama berjuang agar wilayahnya tidak tereksploitasi sebab memiliki konsekuensi kerusakan alam yg parah seperti Tambang pasir besi di Paseban, kini makin diperparah dengan manuver bupati dengan rencana kebijakan sertifikasi tanah pesisir.

Bahwa rencana sertifikasi tanah pesisir di jember selatan berpotensi akan menjadi keuntungan besar bagi Perusahaan-Perusahaan besar yang selama ini sudah berkali-kali ingin mengeksploitasi kekayaan SDA di sana

Faktanya ekarang ini ekonomi rakyat sedang sangat sulit tidak mungkin rakyat kecil ada dana untuk mengurus sertifikasi tanah pesisir, ini bisa dimonopoli oleh Perusahaan seperti PT ADS yang sudah sekian lama mengincar kekayaan sumber daya alam di Jember selatan termasuk Pasir besi di Paseban Kencong juga sekian kandungan yg ada di sana termasuk desas-desus Geothermal dll.

ini belum lagi dengan edaran Ranwal RPJMD yg mencantumkan Silo, Tempurejo, Wuluhan, Ambulu, Puger, Kencong, Mayang, Mummbulsari, Ledokombo dan Jenggawah sebagai kawasan peruntukan pertambangan ini akan memicu ledakan perlawanan dari rakyat.

Selain sekian kebijakan Slintutan itu, Bupati juga memiliki gaya komunikasi yang kurang bagus, seringkali teledor contoh mengancam aktivis anti tambang dan mengancam tidak akan memberikan bantuan pada rakyat miskin yang merokok. Saran kami kalau memang bupati tidak bisa menata gaya komunikasinya lebih baik menggunakan Juru Bicara Pemerintahan saja agar tidak membuat gaduh rakyat bawah. (**)