Jember, Viralkata.com. Bupati H. Hendy belum akan segera menandatangani MOU(kerjasama) pemberitaan dengan wartawan/media yang tergabung dengan konsorsium. “Saya harus tanya dulu ke Dinas Kominfo untuk tanda tangan MOU tersebut”, ungkap bupatI H Hendy saat dikonfirmasi Viralkata.com di sela-sela kegiatan di Pendopo, Jumat (28/5/2021).
Konfirmasi ke bupati H Hendy itu atas desakan rekan-rekan wartawan yang tergabung dalam konsorsium yakni sebuah komunitas wartawan berbagai media untuk mengajukan kerjasama bidang pemberitan. Harapan kerjasama ini untuk saling sinergi antara wartawan atau media dengan Pemkab Jember dalam membanguon Jember Bangkit dalam segala bidang.
Beberapa kali kesempatan bupati H. Hendy menyampaikan keinginannya untuk melakukan kerjasama dengan para wartawan/media dalam bidang pemberitaan sehingga terjalin kekompakan untuk membangun Jember melalui berita yang mengandung informasi yang positip, menjauhkan informasi yang buruk tentang Jember.
“Selain itu juga kita ingin merangkul semua wartawan atau media yang ada di Jember”, penegasan bupati H. Hendy dihadapan rekan-rekan wartawan. Hal itu diungkapkan H. Hendy setelah mendapatkan informasi keberadaan wartawan di Jember yang terbelah pada masa sebelumnya munculnya kelompok ada pro Pemkab dan pro kelompok oposisi. Kelompok wartawan pro Pemkab melakukan MOU antara Bupati dengan wartawan dan perusahaan media dengan komitmen saling menguntungkan. Sedangkan kelompok wartawan perusahaan media yang oposisi tidak melakukan MOU dengan bupati/pemkab, berada pada pihak melakukan perlawanan dengan memunculkan berita-berita bersifat kritis dan menyerang.
Akibat dari dampak berita-berita yang bersifat kritis dan menyerang ini banyak menimbulkan kegaduhan. Tidak lagi kinerja pemerintah dan birokrasi dikenal sebagai sebuah prestasi, tapi sebaliknya justru sebuah kegaduhan yang negatif.
Untuk itulah, bupati H. Hendy dalam masa periode kepemimpinan, berharap ada kerjasama sinergitas dalam bentuk MOU antara bupati/Pemkab dengan rekan-rekan wartawan/perusahaan media.
Ada pertanyaan dari rekan-rekan wartawan/perusahaan media, mulai kapan akan dimulai kerjasma tersebut? Salah satu momen yang ditunggu adalah apakah bupati yang mewakili Pemkab akan segera melakukan tanda tangan MOU?
“Untuk tandatangan MOU, saya tanya dulu ke Dinas Kominfo”, jawab bupati H. Hendy.
Lantas bagaimana dengan Kepala Dinas Kominfo Jember, Habib Salim, saat dimintai konfirmasi wartawan Viralkata.com, menjawab agar rekan-rekan wartawan untuk bersabar. “Mohon sabar mas, msh diproses administrasi, moga lancar”, ucapnya.
Dari rekan-rekan wartawan yang masuk dalam konsorsium yang ikut melakukan kerjasama, sebetulnya berharap MOU dapat ditanda tangani oleh bupati H
Hendy paling lambat pada akhir Mei 2021. Dengan demikian MOU akan berlaku perbulan Juni 2021.
Berbagai informasi dari rekan-rekan wartawan, bahwa semua berkas yang dibutuhkan untuk MOU, sudah diserahkan ke Dinas Kominfo.
Rekan-rekan wartawan juga minta agar mempertimbangkan munculnya kegelisahan dan keresahan kalangan wartawan lebih dari tiga bulan berjalan sejak bupati H. Hendy tepilih menjadi bupati, maka sejak saat itu rekan-rekan wartawan sudah melakukan tugas peliputan secara konsisten setiap harinya.
Dalam kurun waktu tiga bulan lebih, semua tenaga dan energi wartawan sudah dikerahkan, terbukti sudah muncul berita-berita positip yang membuat branding Jember dengan segala prestasinya. Sebaliknya Nyaris tidak muncul berita Jember dari sisi negatif.
Sisi lain, tidak bisa menutup mata terhadap keberadaan wartawan atau media yang ada di Jember bahwa mayoritas wartawan atau perusahaan media di Jember tidak mampu menggaji wartawannya. Dengan begitu otomatis para wartawan harus bejibaku dengan keprihatinan kondisi masing-masing personal wartawan.
“Kami sudah lama melakukan puasa panjang”, ungkap Moch Nasir, wartawan Bidik.com yang berkantor pusat di Surabaya. Hal senada juga disampaikan Nurul Widjaya, dari PersIndonesia.com.
“Kami beratlah tiap hari harus melakukan liputan, tanpa ada suport anggaran”, ujarnya.
Bahkan Mujianto, dari Publiknusantoro.com, pernah berfikir untuk berhenti jadi wartawan. “Makin sulit situasinya, apalagi diera pandemi covid”, kata dia wartawan gak bisa lagi berharap dari relasi dan narasumber.
Masih mending para ASN Jember yang beberapa waktu waktu lalu mengalami keterlambatan pencairan gaji, meski prihatin tapi masih bisa berharap tetap dapat gaji.
Memang seperti apa yang disampaikan Kepala Dinas Infokom Jember Habib Salim, untuk teman-wartawan diminta bersabar karena dalam proses administrasi.
Untuk bersabar, sampai kapan MOU akan ditanda tangani? Apalagi proses input data, ad sumber di Infokom, masih ada update berupa penambahan nama-nama wartawan terus muncul ingin ikut MOU.
Sementara sisi lain, bagi wartawan yang tidak sabar, ada sejumlah wartawan yang sudah masuk dalam konsorsium, menyatakan mengundurkan diri. “Sudah ada tujuh wartawan yang menyatakan mundur”, tambah Moch Nasir, yang juga ketua organisasi wartawan SWI Jember.
Ancaman serupa juga disampaikan oleh wartawan lainnya, bahwa pihaknya berharap MOU segera ditanda tangani. “Kalau prosesnya berlarut-larut, lebih baik tim kami tidak usah ikut MOU”, kata salah satu konsorsium.
Berbagai kondisi yang menyngkut rekan-rekan wartawan layak segera direspon. Bila kondisi rekan wartawan tidak dicarikan solusi, ada kekhawatiran mundurnya mereka dari keikutsertaan MOU kerjasama akan menimbulkan dampak negatif. Sebab diberlakukan MOU antara bupati dengan rekan-rekan wartawan dan perusahaan media, akan berujung pada gagalnya upaya melakukan konsolidasi. “Wartawan tetap muncul dalam banyak faksi dan friksi”, kata wartawan yang lain karena tidak cepat melakukan responsip dan antisipasi.
Selain itu menurut sumber itu, ada tanda-tanda dari satu kelompok kekuatan atau oknum yang sengaja melakukan gerakan yang menghambat terjadinya kerjasama MOU antara bupati dengan rekan-rekan perusahaan media. Oknum itu menyatakan untuk MOU syaratnya harus ini dan itu. “Maunnya oknum itu, gak jelas tapi gerakannya mempengaruhi banyak pihak di jajaran birokrasi, mulai dia datang ke Dinas Kominfo, ke Tapem, ke Sekda, ke DPRD, ke HSC, bahkan ke bupati. Intinya berusaha untuk menganulir MOU”, ungkap sumber itu.
(gih).
