Jember-Viralkata.com-. Sejak sebelum bupati H Hendy Siswanto menjabat, kondisi jalan di Jember rusak berat pehuh dengan lubang. Bahkan orang menyebut Jember dengan sebutan seribu lubang.
Kondisi rusak berat ini akibat semasa bupati Faida, tidak pernah dilakukan rehab jalan, atau perbsikan jalan rusak akibatnya makin tahun makin rusak parah.
Kemungkinan akibat Jember saat bupati menjabat tidak adanya Perda APBD tahun 2019/2020/2021. Padahal APBD ini sebagai sumber keuangan daerah, termsuk untuk perbaikan atau rehab jalan yang rusak. Tanpa APBD maka Pemkab tidak bs melakukan anggaran. Anggaran APBD Jember yang setara 4,5 triliun tidak dapat dicairkab sekaligus tidak bisa dijadikan sumber anggaran pembangunan, termasuk pembangunan dan rehap jalan rusak.
Pemkab hanya boleh menggunakan anggaran 11% dari dana APBD Jember melalui Perkada hanya untuk belanja atau anggaran sifatnya penting dan mendesak, termasuk untuk belanja rutin bayar gaji/honor pegawai. Selain itu tidak diperkenankan sepanjang tidak ada Perda APBD.
Akibat semua itu, maka jalan-jalan di Jember rusak parah penuh lubang. Bukan hanya keluhan warga Jember yang sering muncul, tapi juga sumpah serapah. Lebih-lebih bila terdapat korban kecelakaan akibat jalan rusak dab membawa korban jiwa.
Berdasarkan data yang ada, orang tewas Akibat Jalan rusak tidak kurang ada 20 Orang.
Karena itu warga bersama kepolisian dan relawan akhirnya bergotong secara sukarela memperbaiki infrastruktur jalan di daerah masing-masing. Hal ini mengingat sudah banyak korban.
“Bahkan data yang dihimpun Satlantas dan Dinas Perhubungan, ada 20 orang meninggal dalam kecelakaan akibat jalan berlubang,” ujar Hendy Siswanto dalam talkshow Prioritas Kerja Setelah Pengesahan APBD Jember di Radio Prosalina dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (13/4).
PU Bina Marga Jember sejak hari Minggu, 11 April 2021, melakukan penambalan jalan di sejumlah titik di kawasan perkotaan. Penambalan jalan berlubang oleh Bina Marga ini, sebagai upaya awal untuk memperbaiki jalan sepanjang 800 kilometer, sebagaimana dijanjikan H Hendy Siswanto beberapa hari setelah dilantik menjadi Bupati Jember.
“Penambalan ini baru langkah awal, karena APBD baru didok. Sambil menunggu proses, kita tutup dulu jalan jalan yang rusak ini, dimana anggaran dari perbaikan ini menggunakan anggaran Perkada,”ujar Rahman Anda ST.M, Plt. Kepala Dinas PU Bina Marga Jember, Rabu (14/4/2021).
Perbaikan atas kondisi jalan yang cukup parah dan mengancam keselamatan pengguna jalan ini, lanjut Rahman, akan dilakukan secara bertahap. “Akan kita perbaiki semua, karena kondisi jalan di Jember saat ini 60 persen lebih kondisinya rusak,” papar Rahman.
Hari pertama penambalan jalan berlubang oleh Dinas PU Bina Marga dilakukan di kawasan perkotaan. Kota mendapat prioritas penangan pertama, karena tingkat kepadatan pengguna jalan
“Ada 10 titik penambalan pada hari ini, dan ini akan terus kita lakukan sampai menjelang lebaran nanti, jalan yang kami perioritaskan untuk ditambal adalah lubang jalan yang memiliki kedalaman minimal 3 centimeter lebih,” ujarnya.
Bupati Jember, Hendy Siswanto mendatangi lokasi tambal sulam jalan berlubang wilayah kecamatan kota. Hendy juga mengatakan bahwa kegiatan tambal sulam jalan oleh tim Unit Reaksi Cepat (URC) PU Bina Marga Jember berasal dari dana swakelola.
“Kegiatan tambal sulam jalan untuk mengisi kekosongan waktu, sembari menunggu APBD turun. Ada sepuluh titik yang menjadi target proyek tambal sulam kali ini,” ungkap H Hendy Siswanto, di salah satu lokasi tambal sulam, jalan Mastrip kecamatan Sumbersari, Selasa (13/04/2021).
Hendy juga menambahkan, penambalan jalan kali ini menyasar lokasi yang rusak parah di wilayah kecamatan kota. “Untuk proyek peningkatan jalan, kemungkinan bulan Juni akhir,” terangnya.
“Hari ini masih proses pengesahan APBD oleh gubernur, jadi APBD belum bisa dikelola. Untuk proses tender proyek sekitar bulan Mei dan Juni,” jelasnya.
Menurut bupati Hendy, anggaran yang dipergunakan untuk tambal lubang jalan rusak berasal dari dana swakelola di Dinas PU Bina Marga. Ada pertanyaan bila Pemkab kesulitan dari sisi anggaran karena dana APBD belum bisa cair masih dalam proses pengesahan gubernur dan Mendagri, maka apakah tidak mungkin Pemkab menggali dana partisipasi pihak ketiga, misalnya meminta dana CSR perusahaan BUMD, BUMN, perusahaan swasta nasional, atau partisipasi pengusaha lokal Jember.
Partisipasi pihak ketiga ini bila bisa digerakkan akan berdampak positip yang luar biasa. Bisa berupa dana tunai atau berupa material yang dibutuhkan. Sedangkan secara teknis pekerjaan dapat dilakukan oleh bagian teknis Dinas PU Bina Marga.
Dengan demikian juga sebagai bukti apa yang sering diungkapkan bupati Hendy, bahwa OPD punya kemampuan untuk.melakukan kerjasama sinergi dan kolaborasi dengan pihak-pihak.lain, stekholder, untuk mendukung percepatan (akselerasi) pembangunan di Jember. (gih)
