Tak Berkategori
Dikecam LSM, Rekaman Rapat Bagi-Bagi Jatah Jabatan Partai Koalisi ke Paslon H. Hendy-Gus Firjaun.
BISA MENJADI BIBIT KORUPSI
JEMBER-VIRALKATA.COM-Belum dilantik menjadi bupati/Wakil Bupati Jember, pasangan Paslon H. Hendy Siswanto – Gus Firjaun, sudah diterpa isu yang tidak mengenakan atas ulah para politisi partai koalisi pengusung Paslon terpilih.
Para petinggi partai koalisi membuat pertemuan yang diklaim dihadiri semua wakil partai koalisi pengusung Paslon H. Hendy – Gus Firjaun. Alih-alih membahas dan membicarakan masa depan Jember dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat Jember. Namun justru sebaliknya mereka mengaku mewakili partai koalisi ini justru berdebat bagaimana partai koalisi ini mendapatkan jatah orang-orangnya menduduki jabatan kepala dinas (OPD) Pemkab Jember. Bahkan yang lebih naif lagi menuntut bagi-bagi jabatan OPD basah yang ada di Pemkab.
Sudah dapat diduga kemana arah pembicaraan bagi-bagi minta jatah kepala OPD basah yang dimaksud. Pasti terkait dengan memainkan anggaran kegiatan keuangan dan serta proyek uang APBD dan Non APBD. “Inilah awal potensi korupsi yang bisa terjadi di Pemkab Jember”, ungkap Nurdiansyah R penggiat LSM di Jember pada Vitarkata.com, tadi sore, (3/2/2021) via WA kemudian mengirim rekaman video rapat elit partai koalisi.
Bocornya rekaman video pertemuan para pejabat partai pendukung paslon bupati terpilih Hendy – Gus Firjoun yang beberapa waktu lalu beredar membahas perihal pembagian jatah kue jabatan OPD dinilai tidak etis oleh kelompok masyarakat di Jember. Termasuk beberapa aktivis LSM.
Dalam Video berdurasi hampir 5 menit itu oknum pengurus DPC Gerindra Jember menjabarkan bahwa harus ada pembagian merata antar partai pendukung dalam bentuk OPD OPD strategis diumpamakan seperti jatah pembagian menteri, agar semua partai tidak saling sikut dan berakibat pada kacaunya stabilitas koalisi
Menanggapi hal itu LSM GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) Distrik Jember mengecam para oknum politisi tersebut. Nailil Hufron Ketua GMBI jember, bocornya video tersebut telah menciderai harapan rakyat yang ingin pemkab jember berbenah dari carut marut selama era kepemimpinan bupati Faida.
“Sangat tidak etis lah apa yg diperbincangkan di rapat tersebut menunjukkan bahwa partai pengusung bupati terpilih menganggap APBD sebagai kue kemenangan Politik dan OPD jatah pembagian Jabatan untuk menjalankan Anggaran daerah pada pos partai. alih-alih membicarakan nasip rakyat, diperuntukkan bagi rakyat, tapi malah mau dibuat bancakan” tegas Hufron kepada awak media.
Mahasiswa Pascasarjana bidang ekonomi UIN Jember ini menambahkan bahwa seharusnya OPD diisi oleh profesional ASN tanpa jabatan politik, dan itu hak prerogatif bupati tanpa harus terdikte partai.
“Calon kepala OPD kan hak bupati, dengan membaca latar belakang dan pertofolio masing-masing ASN dan kemudian dianggap layak memegang amanah tersebut, partai tidak berhak masuk pada ruang eksklusif bupati ini. Bila apa yang dimaui elit partai koalisi seperti itu, akan merusak tatanan. “Kalau soal APBD, partai merasa punya kuasa penuh juga untuk minta bagian besar, habis semua dibagi ke partai koalisi tanpa pernah dirasakan rakyat” tambahnya.
Terakhir Hufron berharap para partai pengusung dan bupati wakil bupati terpilih mawas diri bahwa rakyat jember ingin ada pembenahan setelah kekisruhan birokrasi dan pelayanan selama 5 tahun terakhir. Apalagi jember kini tengah dilanda berbagai bencana
” jember sedang diterpa bencana alam bertubi-tubi rakyat sedang prihatin dan berharap ada perbaikan setelah kekacauan 5 tahun kemarin, mohon bupati terpilih haji hendy dan partai pengusung peka terhadap situasi ini, Anggaran Daerah itu hak rakyat harus dikembalikan pada rakyat, bukan jadi bancakan partai pengusung” ujarnya.
Bocornya rekaman video
pertemuan para pejabat partai pendukung paslon bupati terpilih Hendy – Gus Firjoun yang beberapa waktu lalu beredar membahas perihal pembagian jatah kue jabatan OPD dinilai tidak etis oleh kelompok masyarakat sipil
Dalam Video berdurasi hampir 5 menit itu oknum pengurus DPC Gerindra Jember menjabarkan bahwa harus ada pembagian merata antar partai pendukung dalam bentuk OPD OPD strategis diumpamakan seperti jatah pembagian menteri, agar semua partai tidak saling sikut dan berakibat pada kacaunya stabilitas koalisi
Menanggapi hal itu LSM GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) Distrik Jember mengecam para oknum politisi tersebut, menurut Nailil Hufron Ketua GMBI jember, bocornya video tersebut telah menciderai harapan rakyat yang ingin pemkab jember berbenah
“Sangat tidak etis lah apa yg diperbincangkan di rapat tersebut menunjukkan bahwa partai pengusung bupati terpilih menganggap APBD sebagai kue kemenangan Politik dan OPD jatah pembagian Jabatan untuk menjalankan Anggaran daerah pada pos partai, alih-alih diperuntukkan bagi rakyat kok malah mau dibuat bancakan” tegas hufron kepada awak media
Mahasiswa Pascasarjana bidang ekonomi UIN KHAS Jember ini menambahkan bahwa OPD diisi oleh profesional ASN tanpa jabatan politik, dan itu hak prerogatif bupati tanpa harus terdikte partai
“Calon kepala OPD kan hak bupati, dengan membaca latar belakang dan pertofolio masing-masing ASN dan kemudian dianggap layak memegang amanah tersebut, partai tidak berhak masuk pada ruang eksklusif bupati ini, kalau begini terus perkara APBD partai merasa punya kuasa penuh juga untuk minta bagian besar, habis semua dibagi ke partai koalisi tanpa pernah dirasakan rakyat” tambahnya
Terakhir Hufron berharap para partai pengusung dan bupati wakil bupati terpilih mawas diri bahwa rakyat jember ingin ada pembenahan setelah kekisruhan birokrasi dan pelayanan selama 5 tahun terakhir apalagi jember kini tengah dilanda berbagai bencana.
Seharusnya para elit partai koalisi pengusung lebih tepat membahas dan mencari solusi atas bencana yang menimpa Jember di berbagai kawan. Bukan saling berdebat membicarakan jatah kursi jabatan Kepala dinas.dan pimpinan OPD basah sebagai wakil partai koalisi. “Mereka elit partai tidak peka pada derita warga Jember”, tukas Hufron. (gih/nng).
