JEMBER-VIRALKATA.COM-Debat kandidat pasangan calon Bupati Jember tahun 2020 sudah digelar dua kali. Masyarakat calon pemilih, sudah menyaksikan kemampuan “bersilat lidah” para calon pemimpinnya, melalui tayangan televisi. Pertanyaannya, hingga selesainya acara debat untuk kali kedua, apakah masyarakat semakin mantap dengan calon pilihannya? Atau masih ragu-ragu untuk menentukan pilihan? Atau bahkan bertambah bingung memilih pasangan calon yang tepat!
Kalau sebagian besar masyarakat Jember menjawab pertanyaan itu, dengan mengatakan semakin mantap, itu artinya acara debat kandidat yang digelar KPU, dapat dikatakan berhasil. Tapi kalau jawabannya masih ragu-ragu atau bahkan mengatakan semakin bingung, maka acara yang digelar dengan dana cukup besar itu, jelas gagal atau setidaknya kurang berhasil.
Apakah itu berarti kegagalan KPU Jember? Belum tentu. KPU sebagai penyelenggara Pilkada, sudah cukup memfasilitasi acara debat untuk menguak “kualitas” calon pemimpin Jember yang tengah bertarung dalam Pilkada serentak 2020. Bisa jadi, kegagalan itu bersumber dari Paslon yang tengah bertarung. Tiga pasang kandidat yang tampil dalam debat tersebut, bukan kualitas “petarung.” Wajar, kalau panggung debat menjadi kurang “greget.” Panggung debat tidak bedanya dengan orasi kampanye di kampung-kampung.
Seperti dijelaskan Andi Wasis, salah seorang komisioner KPU Jember, bahwa KPU telah menyiapkan tema sentral untuk setiap agenda debat. Untuk agenda Pilkada serentak 2020 ini, KPU mengagendakan tiga kali debat yang akan diikuti oleh ketiga pasangan calon. Masing-masing pasangan nomor urut 1, dr Hj Faida, MMR dan Dwi Arya Nugraha Oktavianto (Vian). Pasangan nomor urut 2, H. Hendy Siswanto dan M. Balyan Firjaun Barlaman (Gus Firjaun), dan Pasangan calon nomor urut 3, Abdus Salam (Cak Salam) dan Ifan Ariadna Wijaya.
Untuk debat pertama yang digelar Minggu, 15 November 2020, menurut anggota komisioner KPU, Andi Wasis, para Paslon berbicara tentang “Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Membangun Daerah di tengah pandemi Covid-19”. Sedangkan pada debat kedua yang berlangsung, 22 November 2020, mengetengahkan tema “Menyerasikan pelaksanaan pembangunan Daerah, Provinsi, dan Nasional, serta memperkokoh NKRI dan Kebangsaan.”
Tema ini, kata anggota KPU, Andi Wasis, disusun oleh para panelis yang terdiri dari perwakilan akademisi, kalangan professional, dan tokoh masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga netralitas penyelenggara pemilu dan sesuai dengan Peraturan KPU No. 13/2020. “Kami melibatkan akademisi, kalangan professional, dan tokoh masyarakat untuk merumuskan pertanyaan dalam dua materi besar, pada setiap sesi debat. Sehingga diharapkan masing-masing Paslon bisa menjabarkan visi-misinya di dua tema tersebut,” ujar Wasis.
Kalau kita simak dari tayangan televisi dan berbagai komentar di media, dari debat pertama hingga kedua, Paslon petahana, Faidah-Vian, ibarat petinju hanya bermain aman dengan bertahan. Apa yang disampaikannya, lebih terkait dengan “capaian prestasi” –meski jumlahnya tidak banyak, karena selama hampir lima tahun lebih memimpin Jember, Bupati Faida memang minim prestasi. Dan sebagian pertanyaan yang dilontarkannya, lebih mengarahkan kepada pertanyaan yang “menjebak” lawan bicaranya (Paslon lain), untuk mendapatkan pembenaran dan justifikasi terhadap apa yang telah dilakukannya selama memimpin Jember.
Misalnya, terkait dengan kebijakan Faida yang menolak ijin tambang di Kec. Silo. Menurutnya, saat rakyat Silo mengajukan keberatan atas ijin tambang yang diberikan pemerintah pusat kepada perusahaan pertambangan, ia bersama Wabup KH. Muqit Arif, mendukung sepenuhnya keinginan rakyat Silo, dengan menolak ijin tambang di wilayah mereka. “Apakah saudara setuju dengan pembatalan ijin tambang di Silo?” tanya Faida, pada Paslon Hendy-Gus Firjaun.
Yang ditanya tentu kelabakan untuk menjawabnya. Kalau dijawab tidak setuju, tentu urusannya akan panjang. Karena ini bisa berimplikasi dengan dicabutnya dukungan masyarakat Silo terhadap pasangan calon yang menolak pencabutan ijin tambang. Sementara, kalau dijawab setuju, itu sama artinya dengan mendukung dan membenarkan langkah dan program pasangan Petahana. Wajar, kalau Hendy dan Firjaun, kemudian harus mutar-mutar dulu, untuk menemukan jawaban yang pas. Dan akhirnya memang jawaban Paslon nomor urut 2 ini, tidak tepat sasaran dan tidak fokus.
Itulah kelebihan dan keunggulan Paslon Petahana. Sekecil apapun yang mereka perbuat, sudah bisa menjadi “bahan jualan” dalam debat Pilkada kali ini. Misalnya, terkait dengan program bedah rumah untuk 50 ribu rumah tidak layak huni di Jember, program ambulance desa, satu desa satu ambulance dan program lainnya. Semua program ini, di klaim Pasangan Faida-Vian, sebagai program yang berpihak pada kepentingan rakyat yang akan dilanjutkan pada periode berikutnya.
Ifan Menohok Petahana
Meski demikian, pertanyaan jebakan dari Paslon Petahana, tidak selamanya berhasil. Misalnya isu terkait dengan bidang pertanian yang menjadi tema sentral upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Faida menyatakan program kerjanya di bidang pertanian, sudah banyak yang berpihak kepada upaya kesejahteraan petani. Dan kedepan akan terus ditingkatkan dengan membentuk satu desa satu lumbung pertanian, memberi kartu tani tangguh, memberi kartu saprodi. “Kami memiliki janji kerja satu desa satu lumbung pertanian, untuk menciptakan ketahanan pangan pertanian di pedesaan. Kemudian membangun katu tani tangguh, kartu nelayan tangguh,” kata Dwi Arya Nugraha Oktavianto, pasangan Faida.
Hendy Siswanto juga mengusung program di bidang pertanian, mengingat Jember merupakan daerah pertanian dan hampir 60 persen penduduknya bekerja di sektor pertanian. “Kami akan membentuk smart village untuk memberikan daya dukung kepada masyarakat pedesaan dan sektor pertanian,” ujar Hendy. Pasangannya, Gus Firjaun menambahkan, pentingnya memaksimalkan peran BumDes (Badan Usaha Milik Desa), untuk meningkatkan daya saing daerah, termasuk juga berperan aktif mengurusi nilai tambah paska panen produk pertanian.
Sementara Ifan Ariadna tidak kalah kritis. Ia malah menohok calon petahana yang bakal membuat sejumlah program baru untuk sektor pertanian. “Kok masih akan disiapkan, (sebagai petahana) seharusnya bicara sudah dilakukan. Pertanian bukan hanya menjadi komoditas politik,” tegas Ifan.
Menurut Ifan, pihaknya justru akan membuat Perda tentang lahan pertanian abadi, serta memprioritaskan anggaran yang tidak pernah dilakukan petahana. “Lahan produktif tidak bisa diutak-atik , benar-benar harus diproteksi,” jelasnya. “Jangan sampai isu pertanian ini hanya dijadikan komoditas jualan saja. Tetapi harus benar-benar dijadikan cara untuk menjadikan Jember berkedaulatan pangan. Negara harus hadir di bidang pertanian. Apalagi saat harga produk pertanian murah dan pupuk langka. Kami bertekad akan membentuk BUMD yang bisa mengurusi sektor pertanian,” tegas Ifan yang mewakili Paslon nomor 3.
Dalam kesempatan itu, Abdus Salam menambahkan bahwa petani selama ini kesulitan memperoleh pupuk. Pupuk sering laangka di pasaran, kalau toh ada, harganya biasanya melambung tinggi. Sebaliknya, saat masa panen raya, banyak gabah petani yang justru tidak terserap pasar, sehingga harga jual panen petani sangat rendah. “Mulai kecil saya sudah bertani. Harusnya ada BUMD yang menyediakan pupuk, saat pupuk langka. Perlu ada terobosan,” tegasnya.
Petahana Musuh Bersama
Tampaknya, paslon petahana menjadi target “musuh bersama” dalam debat Pilkada kali ini. Pada debat kedua, Minggu 22 November 2020 lalu, terkait dengan tema “Menyerasikan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Provinsi, dan Nasional, serta memperkokoh NKRI dan Kebangsaan,” Paslon Hendy punya kesempatan mengkritik Faida. Menurutnya, Pemkab Jember selama ini dinilai inkonsisten terhadap kebijakan pemerintah pusat. “Sebenarnya tinggal dibaca saja. Tapi di Jember, kalau aturannya ke timur, pemerintahnya malah berjalan ke barat,” kata Hendy Siswanto, seolah mengkritik paslon petahana.
Pasangannya, Firjaun menambahkan, bahwa terkait dengan pungli –yang selama ini menjadi andalan dan jargon petahana dengan istilah Tegak Lurus-nya, menurutnya bisa dieliminasi dengan berbagai metode dan cara. “Tapi aneh sekali ketika di Jember tidak ada sikap. Ini menunjukkan bahwa birokrasi di Jember tidak berjalan sesuai aturan,” ujar Gus Fijaun, menegaskan.
Sebaliknya, Ifan Ariadna tidak kalah sengit dalam menyerang kubu petahana. Menurutnya, apa yang terjadi di Jember saat ini, belum pernah terjadi di pemerintahan sebelumnya. “Selama empat tahun ini, kita sering mendengar sesuatu yang negatif tentang Jember. Padahal kita memiliki potensi dan sumber daya yang luar biasa. Saya selalu memantau dari media, bahwa Jember dalam kondisi yang tidak baik-baik saja,” ujar Ifan yang selama ini memilih berkarir menjadi pengusaha alutsista di luar Jember.
Hendy juga sempat mempertanyakan hubungan yang buruk antara Faida sebagai Bupati dengan DPRD Jember, sehingga mengakibatkan keuangan daerah tidak dapat dipergunakan secara maksimal. Bahkan carut-marut masalah APBD Jember itu tidak kunjung berakhir, sehingga Perda APBD tidak segera mencapai kata sepakat.
Menurut Hendy, inilah yang membuat Gubernur Khofifah sangat murka, dengan menjatuhkan sanksi, melucuti segala hak keuangan Bupati Faida, mulai dari gaji, honorarium, tunjangan operasional dan lainnya selama 6 bulan. Bahkan Khofifah, pada 7 Juli 2020, mengirim hasil pemeriksaan kepada Mendagri, Tito Karnavian, dengan merekomendasikan pemecatan Faida dari jabatan Bupati Jember. “Tahun 2020 mau habis, tapi sampai sekarang kita belum punya APBD. Saya prihatin baru kali ini di Jember terjadi pemakzulan kepada Bupati. Masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan,” tegas Hendy.
Menurutnya, mengacu pada hasil audit BPK berupa penilaian disclaimer dan kajian ombudsman, Jember akhirnya mendapat penilaian buruk dari BPK. “Termasuk pelayanan publik, Jember mendapat hasil terburuk ketiga di Jatim. Serapan anggaran juga rendah. Ini siapa yang bertanggung jawab?” tanya Hendy.
Sementara Faida berkilah, bahwa ketidak-harmonisan dia dengan parlemen, karena punya tugas sendiri dan dewan juga punya tugas sendiri. “Jadi antara Bupati dengan DPRD itu punya tugas masing-masing. Dan masing-masing juga menjalankan tugasnya. Itu tidak terlalu bermasalah. Saat ini saya cuti kampanye, nanti tiga hari sebelum coblosan, saya akan aktif kembali sebagai Bupati Jember,” tegas Faida.
Faida yang kini mencalonkan kembali melalui jalur independen (perseorangan), mengingat selama menjabat Bupati, mantan direktur RS swasta di Jember itu, tidak akur dengan anggota dewan dan kurang harmonis dengan partai politik, menyatakan bahwa audit BPK itu hanya sebagai instrumen administrasi pemerintahan. “Ada ilmu untuk memahami itu, ada SOP nya. Penangung jawab ya Bupati dan Wakil Bupati, yang penting uang tidak dibawa lari,” kilahnya.
Namun Gus Firjaun balik bertanya, bahwa apa yang disampaikan petahana, justru bertolak belakang dengan kenyaatan yang ada, terutama dengan sisa anggaran dari APBD yang selalu tinggi, setiap tahunnya. “Silpa (sisa lebih anggaran) naik, bukankah itu indikasi tata kelola pemerintahan tidak sesuai dengan SOP, janggal dengan yang disampaikan,” timpalnya.
Statemen Blunder
Tidak semua yang disampaikan para Paslon dalam debat kandidat yang sudah berlangsung dua putaran, bisa diterima dengan baik oleh seluruh pemirsa. Menurut data KPU, masyarakat yang punya hak pilih pada Pilkada Jember tahun ini berjumlah 1.825.386 pemilih, yang terdiri 902.327 orang laki-laki dan 923.059 pemilih perempuan. Mereka akan menggunakan hak pilihnya melalui 4.752 TPS yang tersebar di 31 kecamatan.
Satu contoh, pernyataan yang disampaikan Hendy, terkait dengan besarnya jumlah warga miskin di Jember, sempat menimbulkan blunder, bagi pasangan ini. Menanggapi data Pemprov Jatim yang menempatkan Kabupaten Jember sebagai daerah dengan jumlah orang miskin terbesar ketiga di Jatim, justru menimbulkan respon negatif dari sebagian warga masyarakat.
Sebenarnya, salah satu program yang akan menjadi garapan Paslon Hendy-Gus Firjaun, kalau terpilih dalam Pilkada, yakni menyiapkan BLT (Bantuan Langsung Tunai) untuk membantu kaum dhuafa yang jumlahnya cukup besar. Namun dalam debat kedua, Hendy salah menarasikan kondisi masyarakat Jember dengan menyatakan “Jember tempatnya orang miskin.”
Tentu saja, banyak orang yang tersinggung dengan statemen yang disampaikan Hendy Siswanto tersebut. Wajar kalau dalam beberapa hari ini, Hendy banyak dibully masyarakat lewat media sosial, khususnya Facebook. Mereka rata-rata mengaku malu menyandang status sebagai warga Jember. “Kalau Jember tempatnya orang miskin, trus yang kaya siapa? Tampaknya hanya Hendy yang kaya di Jember,” tulis beberapa nitizen lewat akun medsos Facebook.
Sementara, saat peringatan Hari Guru Nasional di Jember dilakukan dengan aksi unjuk rasa para GTT-PTT (Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap), justru disambut positif oleh pasangan Abdus Salam – Ifan. Para GTT dan PTT di Jember, sempat mengukap “kebobrokan” kebijakan Bupati Jember, dengan melontar sembilan tuntutan, yakni cabut surat penugasan dan terbitkan surat keputusan Bupati Jember. Mereka juga menuntut penataan kembali GTT-PTT yang lebih manusiawi dan berkeadilan sesuai dengan domisili dan tempat tinggal pegawai.
Tuntutan lainnya, honor GTT-PTT minta diberikan secara rutin setiap bulannya. Mereka juga minta Bupati mewujudkan janjinya, yakni memberi honor Rp 1,4 juta atau setara dengan upah minimum kabupaten. “Kami juga minta honor GTT dianggarkan dalam APBD Jember setiap tahunnya dan bukan hanya mengharap anggaran dari pemerintah pusat. Mohon juga DPRD Jember untuk segera memanggil Bupati, agar merevisi segera kebijakan yang merugikan para GTT-PTT. Hentikan diskriminasi, kriminalisasi, dan marjinalisasi terhadap kami para GTT-PTT di Jember,” tegas para pengujuk rasa.
Terkait dengan tuntutan para GTT-PTT di Jember ini, pasangan Abdus salam – Ifan, justru mengaku sudah menyiapkan jurus untuk mengakhiri persoalan GTT-PTT di Jember. Salam mengaku sudah menandatangani kontrak politik dengan sejumlah pihak terkait dengan penyelesaian masalah GTT-PTT. “Kalau kami terpilih, tugas pertama kami adalah menerbitkan SK Bupati terkait dengan GTT-PTT, dan kami akan alokasikan anggaran dari APBD untuk honor para GTT-PTT, baik yang bertugas di lembaga pemerintah maupun di swasta, sebesar UMR atau sesuai ketentuan undang-undang,” jelasnya.
Dibanding Paslon lainnya, Salam-Ifan justru menggulirkan beberapa program dengan istilah yang menarik. Program ini akan diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dan membangun Jember, selama lima tahun kedepan. Menurutnya, program yang akan digulirkan tersebut, sudah diberi nama sesuai dengan kearifan lokal di Jember.
Misalnya, ada program #WATU ULO (Wisata Tumbuhkan Usaha Lokal), untuk program terkait dengan pembangunan destinasi wisata baru. Kemudian program #PUGER (Pedagang Untung Dengan Ternak) program bidang peternakan, #TANCAK (Petani Mandiri, cakap dan Kreatif) untuk bidang pertanian, #NANGGELAN (Nelayan Mandiri, Tangguh Andalan) program untuk kesejahteraan nelayan.
Program lainnya, #SAMBOJA (Desa Mbois dan Juara), yakni program pembangunan desa dengan memanfaatkan teknologi digital, membangun ruang terbuka hijau, dan berbagai fasilitas umum lainnya di desa. #GETEM (Gerakan Digital UMKM) yang akan memfasilitasi UKMK, dengan teknologi digital untuk peningkatan produksi dan memperluas pemasaran. Program lain yang juga tidak kalah menariknya adalah #PASEBAN (Pesantren Berdaya Mandiri) untuk program peningkatan kualitas pelayanan pondok pesantren. Dan terakhir ada program #JSG (Jember Service Center dan E-Government) untuk pembangunan pelayanan publik yang lebih baik.
Menurut salam, program-program yang ia tawarkan sengaja dikemas dengan bahasa gaul dan bahasa anak muda, karena dari awal ia dan pasangannya sengaja membidik pemilih pemula dan pemilih usia muda. “Kami yakin bisa meraih 30 % suara pemilih muda. Karena itu, kami akan benar-benar memfasilitasi kebutuhan anak muda dan memprioritaskan program ke mereka, karena jumlah usia produktif di Jember cukup besar. Memberdayakan mereka, itu sama artinya dengan mempercepat pembangunan di Jember. Nantinya pemerintahan di Jember, akan hadir dengan kebijakan yang mampu memaksimalkan potensi anak muda,” tandasnya. Benarkah? Wallahu’alam.
