JAKARTA, ViralKata.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta jajaran Kementerian Keuangan untuk terus menyampaikan informasi terkait aset negara kepada masyarakat. Hal itu dinilai penting agar publik tidak hanya melototi masalah utang negara. Sementara aset negara yang terus naik tak banyak diketahui masyarakat.
“Jadi Publik sekarang perhatiannya sangat dan lebih senang tenaganya habis untuk memelototi utang. Padahal utang itu dipelototi oleh banyak orang, apalagi kini menjadi komoditi politik menjelang Pilpres,” ujarnya dalam acara Property Outlook di Jakarta, Senin (17/12/2018).
Seharusnya, sambung dia, publik itu lebih banyak melihat pada aset negara yang semakin berkembang banyak. “Kalau utang, yang beri utang aja ngawasin kita, belum rating agency,” sambung mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Saat bicara soal utang, ucapnya, para pengamat atau siapa saja begitu senang. Hal itu ia sebut layaknya ada ketergantungan dengan isu tersebut. Sementara pejabat pemerintahan, apalagi masyarakat justru belum memiliki budaya yang melekat pada publikasi aset-aset negara. Padahal, hal itu juga penting bagi masyarakat mengetahui aset yang dimiliki negara.
Ia meminta jajaran pemerintahan untuk meniru pihak swasta yang resah bila ada aset yang mangkrak. Sri Mulyani ingin para pejabat juga punya sensitivitas akan hal tersebut. “Pejabat silih berganti tetapi mereka tidak punya sensitivitas apakah aset itu zero value. Padahal kesempatan market-nya sangat nyata,” ucap dia.
Sebenarnya, Aset yang dimiliki negara itu lebih besar nilai. “Memang kita sering kali tidak atau lupa untuk secara kultural untuk bisa menyampaikan. Terlebih, aset-aset itu berdampak pada perekonomian di berbagai sektor,” tambahnya sambil menambahkan banyak aset negara belum terkelola dengan baik. Karena rasa memiliki dan merawat aset untuk dikelola dan menghasilkan nilai lebih masih kurang.
Kini Kementerian Keuangan menggandeng swasta untuk mendorong pengelolaan aset negara dengan lebih baik. Dengan keterlibatan swasta dalam pengelolaan aset negara, diharapkan akan dapat menciptakan vibrasi yang lebih baik dalam meningkatkan nilai-nilai pada aset itu. “Ini adalah salah satu bentuk untuk memperbaiki kepastian hukum, sehingga sektor properti tumbuh sehat dan memberi value (nilai tambahan) kepada publik,” tutur Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan pembangunan infrastruktur juga bisa disebut aset negara. Di mana, aset itu menghasilkan nilai, bukan saja nilai materi namun ada nilai sosial pada aset tersebut. Mengingat setiap biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan, harus dapat menghasilkan nilai-nilai itu.
Ke depan, menurut Sri Mulyani, sinergi antara pemerintah dan sektor swasta juga harus terus ditingkatkan di masa yang akan datang dalam bentuk kerja sama yang lebih produktif dan inovatif. Dia berharap, pelaku di sektor properti dapat memberikan pandangan mengenai potensi properti negara, khususnya bagi aset-aset negara yang tersebar di seluruh Indonesia. (R3)
