NASIONALNEWSPOLITIK

PDI Perjuangan Beroposisi Dengan H. Hendy-Gus Firjaun, Pakar Politik Dr. Kun Wazis : Bisa Pengawasan Ektra Ketat.

PDI Perjuangan menentukan sikap menempatkan diri sebagai Partai Politik diluar pemerintahan era bupati H Hendy – Gus Firjaun.

Pernyataan sikap itu disampaikan di Kantor DPC PDI Perjuangan yang ditanda tangani Ketua DPC PDI Perjuangan Arif Wibowo SH MH dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Edy Cahyo Purnomo.

“Saya kira, setiap memiliki sikap yang harus dihormati dalam menjadi penyeimbang pemerintahan, bisa saja di luar pemerintahan sebaga oposisi atau menjadi pendukung. Pemerintah dan partai politik tetap memiliki peran masing-masing yg saling menguatkan dengan strategi politik yang dipilih, ” ujar Dr. Kun Wazis, M.I.Kom, Dosen Komunikasi Politik Fakultas Dakwah IAIN Jember ini diwawancarai Viralkata.com, Rabu petang (10/2/2021)

Memurut Kun, setiap partai politik, termasuk PDIP. PDIP sebagai partai yang punya pengalaman memenangkan Pilkada langsung 3 periode berturut-turut (Era Bupati MZA Djalal dua periode dan Era Bupati Hj. Faida) dan mengalami kekalahan pada Pilkada langsung tahun 2000 ini tentu memiliki kalkulasi politik tersendiri, salah satunya dengan tetap berada di luar pemerintahan, karena pasangan H. Hendy-Gus Firjaun tidak diusung PDIP, saya kira wajar saja, tidak ada yang istimewa karena dalam demokrasi memang meniscayakan adanya oposisi.

Lanjut Kun, menurutnya oposisi itu tidak bisa dimaknai negatif, senyampang partai politik itu memerankan diri sebagai institusi perubahan sosial yang lebih baik untuk masyarakat Jember, kata mantan Jurnalis ini.

Bagaimana bila PDIP Perjuangan mengajak PKB dan Golkar yang satu koalisi dalam Pilkada lalu, menjadi oposisi juga? Bukankah langkah ini akan menguatkan posisi tawar oposisi?

“Saya kira hal seperti itu bisa saja hal itu ditempuh oleh PDIP, PKB, dan Golkar”, ujarnya.

Tentu saja, jika benar di luar pemerintahan, maka pemerintahan Era H. Hendy-Gus Firjaun akan mendapatkan pengawasan ekstra dari kekuatan wakil rakyat ketiga partai itu di gedung dewan. Maka, selama kebijakan2 Bupati terpilih memiliki keberpihakan kepada wong cilik dan menjalankan agenda birokrasi yang berpihak kepada rakyat, partai oposisi tentu akan mendukung. “Dalam hal ini, jangan selalu berperspektif bahwa oposisi itu selalu negatif, ” ungkap alumnus FISIP Universitas Jember ini.

Apa sebenarnya target PDI Perjuangan sebagai oposisi, apakah mempersiapkan kemenangan Pilkada 2024? “Berdasarkan pengamatan saya, target PDIP itu menang, dan hal itu sudah dibuktikan di Pilkada langsung di Jember selama tiga periode. “, Tegas Kun.

Jika saat ini gagal, maka dalam kontestasi Pilkada 2024 mendatang targetnya tetap tidak berubah, yakni dapat memenangkan kompetisi politik di Kota Tembakau ini. Nah, dalam proses politik yang ditempuhnya itu nantinya bisa saja berubah, karena dalam perjalanannya akan ada “bargaining politik” yang ditempuh parpol, ” ungkap alumnus doktoral Fikom Unpad ini.

Terdapat 10 poin penting yang disampaikan PDI Perjuangan Jember, yang secara umum menegaskan pilihan sikap politiknya berada diluar pemerintahan, dengan tetap mengedapankan kepentingan rakyat.

“Pertama, sudah tentu kami mengucapkan selamat, dan selamat bekerja kepada bupati dan wakil bupati terpilih, Semoga dapat menjalankan visi, misi, dan program yang dijanjikan saat kampanye,” kata Edy Cahyo Purnomo.

Sejalan dengan garis partai, kata Edy, dalam masa konsolidasi demokrasi, PDI Perjuangan sebagai partai politik
tetap terus akan berkhidmat untuk kepentingan rakyat.

“Partai politik menjadi sangat
penting bukan hanya untuk membentuk pemerintahan tetapi juga membangun daya kritis rakyat yang efektif di luar pemerintahan,” tegasnya.

Kemampuan PDI Perjuangan berada diluar pemerintahan pada skala masional memang mempunyai pengalaman yang cukup pada periode tahun 2004-2014.

“Karenanya,.pengalaman itu akan menjadi spirit serta pengalaman dalam menjalankan posisi yang sama di Kabupaten Jember pada periode tahun 2021-2024,” Kata Edy

Tampaknya PDI Perjuangan Kabupaten Jember, termasuk Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember merasa lebih nyaman bekerja dalam mekanisme checks and balances.

“Mendukung kebijakan Bupati Jember periode tahun 2021-2024 jika berpihak kepada rakyat ,utamanya wong cilik, tetapi akan berada di paling depan menentang melalui mekanisme peraturan dan perundang�undangan jika kebijakan yang diambil merugikan rakyat,” tandasnya.

PDI Perjuangan Kabupaten Jember memandang, persoalan birokrasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Insfrastruktur, Pertanian, Pendidikan, kesehatan, pengelolaan sumber daya alam, kesejahteraan sosial, pelayanan publik, dan tata ruang memerlukan daya kritis dari partai politik dan DPRD Kabupaten Jember untuk menempatkan Kepentingan Rakyat pada posisi paling utama dibandingan kepentingan kelompok apalagi pribadi.

Banyaknya persoalan di Kabupaten Jember saat ini memerlukan penanganan secara tepat. Baik menyangkut ketepatan data, analisa yang tepat, serta kebijakan yang berpihak kepada masyarakat umum, utamanya wong cilik.

“Hal ini dapat dilakukan hanya jika ada peran kritis dan konstruktif dari berbagai elemen, utamanya adalah partai politik,” tegasnya

PDI Perjuangan Kabupaten Jember menilai, peersoalan kesehatan menyangkut Pandemi Covid-19 harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah, dengan tidak sekedar menebar bantuan sosial (Bansos) sebagai program karitatif dan populis berbalut politik pencitraan, tetapi harus visioner dan menyangkut hal yang mendasar atas kebutuhan rakyat serta jangka panjang.

“Karenanya,.Pola relasi Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD Kabupaten Jember harus dibangun
sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang�undangan, dengan tetap saling menghormati, tetapi tidak menggunakan politik dagang sapi
dengan pemberian Bansos atau Jasmas kepada anggota DPRD Kabupaten sebagai upaya meredam daya kritis anggota DPRD Kabupaten Jember,” jelasmya.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember bertekad akan menginisiasi beberapa Raperda
yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat, menyangkut keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Meskipun PDI Perjuangan Kabupaten Jember berada di luar pemerintahan Hendy Siswanto- Muh. Balya Firjaun Barlaman tahun 2021-2024, kata Edy PDI Perjuangan tetapi berkomitmen siap turun tangan menyelesaikan berbagai persoalan Rakyat.

“PDI Perjuangan Jember akan hadir
sebagai bagian dari solusi bukan bagian dari masalah,” pungkasnya. (gih).

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close