HEADLINENASIONALPOLITIK

Mendagri: Kepala Daerah Tak Jera Berbuat Korup

JAKARTA, ViralKata.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menuturkan terdapat 101 kepala daerah dan ratusan anggota DPRD yang terciduk akibat kasus korupsi. Penyebab perilaku korup bersumber pada masing-masing individu. Sebab, Kemendagri telah memberi pelatihan termasuk soal pencegahan tindak pidana korupsi. Namun kepala daerah masih tak jera untuk berbuat korup.

“Ya mau bagaimana, kembali ke orangnya. Rekrutmen partai sudah bagus, terbuka, dipilih oleh Pilkada. Namun, kasus korupsi oleh Kepala Daerah masih terus terjadi, tak ada efek jera,” ujar Mendagri Tjahjo dengan nada prihatin saat ditemui di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (12/11)

Meski, lanjut dia, institusi penegakan hukum sudah ada dan terus bergerak melakukan pemberantasan korupi di penjuru nusantara, namun kepala daerah bahkan wakil rakyat di Pusat maupun daerah tetap melakukan korupsi. “KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) ada, kepolisian ada, kejaksaan ada, semua lembaga ada, setelah itu Lemhanas, Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan) KPK juga ada di daerah,” lanjut dia.

Karena itu, Mendagri mengimbau kepala daerah maupun anggota DPRD untuk mengetahui area rawan korupsi. Area rawan korupsi antara lain perencanaan anggaran, dana hibah dan dana bansos, berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah, menyangkut pengadaan barang dan jasa, dan menyangkut jual beli jabatan.

Tjahjo menyinggung soal korupsi masal yang dilakukan anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Ia tak ingin hal yang sama kembali terjadi. “Jangan sampe terulang seperti kejadian di Kota Malang, Jambi, DPRD-nya habis semua, cukuplah tiga ini saja. Hanya urusan Rp 5 jt, Rp 10 jt, sampai rontok semua anggota DPRD kan enggak enak, sedih,” terang dia.

Tjahjo meminta kepada jajarannya agar pencegahan terhadap tindak pidana korupsi menjadi tanggung jawab bersama, dan untuk saling mengingatkan soal area rawan korupsi.

Ditambahkan, sistem pemilihan kepala daerah yang berlangsung saat ini sudah baik dengan sistem pilkada langsung. “nah jika dirubah maka hal itu perlu waktu panjang, sistem pilkada sudah bagus. Rakyat diberikan wewenang untuk memilih dan soal satu dua yang korupsi kan tidak bisa dipukul rata,” kata Tjahjo

Meski demikian, lanjut dia, berbagai usulan yang muncul akan dijadikan bahan evaluasi oleh Kemendagri. “Soal ada usulan perbaikan dan perbaikan sistem ya mari, enggak masalah,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Kemendagri, lanjut Tjahjo, terbuka dengan usulan dari DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan partai politik terkait upaya meminimalisasi tindakan korupsi oleh kepala daerah. “Kalau mau bahas ulang ya silakan. Tapi, aturannya sudah bagus kok. Fungsi pencegahan KPK juga sudah bagus. Kalau aspek pencegahan enggak bisa, ya aspek pembinaan,” ujar dia.

Pekan lalu, KPK menangkap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait mutasi jabatan, proyek, dan perizinan di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018. Sebelumnya KPK menangkap Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin terkait kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta. (R3)

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close