HEADLINENASIONALNEWS

Langkah Bupati Melantik Plt Dilingkungan Pemkab Jember Pelanggaran Berat Dan Ilegal

JEMBER -VIRALKATA.COM- Langkah Bupati Jember, dr. Faida, melakukan pelantikan Pelaksana Tugas (Plt) pada Selasa (29/12) dilingkungan Pemkab Jember telah berujung mencuatnya aksi mosi tidak percaya oleh jajaran ASN Pemkab Jember, bahkan tindakan Bupati Jember ini dinggap pelanggaran berat dan ilegal oleh Gubenur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. 30/12/2020

Aksi mosi tidak percaya yang berlangsung di Aula PB Sudirman Pemkab Jember ini dihadiri oleh Wakil Bupati Jember, Drs. KH. Abdul Muqit Arief, Sekda-Kab, Ir. Mirfano, Anggota DPRD Jember dan sederet pejabat Pemkab Jember dari berbagai eselon, tampa ragu semua yang hadir melakukan tandatangan sebagai bentuk mosi tidak percaya kepada kepimpinan Bupati Faida.

Birokrasi Jember bergejolak, kegaduhan terjadi disana sini, pejabat difinitif di non job, diganti dengan pejabat Plt, eselon IV menjabat Plt. Kepala Dinas, pengembalian pejabat yang dilakukan oleh Plt. Bupati Kyai Muqit Arief diobrak abrik, larangan pemutasian pejabat oleh Mendagri ditabrak, ini yang terjadi di Jember salah satu Kabupaten yang ada di NKRI, perih merasakannya, namun itulah rialitanya Jember terus bergejolak.

Menyikapi apa yang terjadi di Jember, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Timur Helmy Perdana Putra yang sedang mendampingi Gubenur Jawa Timur berkunjung ke Jember
menyampaikan bahwa SK Plt Ilegal, Bupati melakukan pelanggaran berat.

Hal tersebut ditegaskan Helmi di Kantor Bakorwil II Jember saat menemui pendemo Bupati Jember. Helmi menegaskan penggantian jabatan dan pengangkatan Plt yang dilakukan oleh Bupati Faida, merupakan pelanggaran berat dan melanggar Undang-undang Pemilu maupun Undang-undang ASN dan Undang-undang Pemerintah Daerah.

“Jadi kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Faida itu tindakan ilegal dan termasuk pelanggaran berat. Kita sudah koordinasikan persoalan ini baik dengan Wabup, Sekda dan DPRD Jember agar ada solusi cepat dan terbaik untuk Jember,” terangnya.

Masih Helmi, apa yang dilakukan oleh Bupati Jember dalam menerbitkan SK Plt dinilai telah melanggar aturan dan bisa dibatalkan secara sepihak. Namun meski demikian, Inspektorat akan menunggu laporan dari ASN Jember yang dirugikan terlebih dahulu untuk menentukan sikap baik secara administratif maupun secara pidana.

“Apa yang terjadi di Jember, terkait SK Plt di beberapa OPD, bisa dibatalkan. Karena sudah jelas dalam UU Pilkada, bahwa tidak boleh ada mutasi maupun pergantian pejabat selama 6 bulan sebelum dan sesudah Pilkada. Saya menyarankan agar ASN yang merasa dirugikan secepatnya melapor secara administratif dan pidana,” terangnya.

Ketika disinggung apakah pihak Pemprov akan memberikan sanksi terhadap kebijakan Bupati Jember? Helmy menyatakan, bahwa pemberian sanksi kepada kepala daerah bukan wewenang Gubernur, tapi wewenang Mendagri.

“Gubernur hanya bisa mengusulkan saja. Kalau sanksi yang punya wewenang adalah Mendagri, Ibu Gubenur tidak punya wewenang itu. Ibu hanya bisa mengusulkan saja, namun meski demikian, Ibu bisa mengambil langkah-langkah dengan mempercepat normalisasi kewenangan, karena ini sudah akhir tahun, kalau nunggu dari pusat terlalu lama,” ujarnya.

Helmy juga menjelaskan, pelanggaran yang terjadi di Pemerintahan Jember bisa masuk dua kategori, yakni pelanggaran Pidana dan Pelanggaran Administrasi. “Dalam UU Pilkada jelas, Mutasi pejabat 6 bulan sebelum dan setelah pilkada di larang, dan bisa dikenakan pidana, untuk kasus di Jember kita lihat konteksnya, kalau pidana ya kita serahkan ke penegak hukum. Kalau administrasi kita serahkan ke Kemendagri,” tegasnya.

Sebelum menyudahi wawancaranya Helmy menegaskan bahwa terkait adanya SK pelantikan oleh Bupati Faida itu tidak diakui, dan pejabat lama masih sah. ” Silahkan terbitkan SK, kami tidak mengakui, pejabat lama harus tetap jalan, jangan mundur walaupun ada SK ini,” pungkasnya.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close