JAKARTA, ViralKata.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan 20 anggota DPRD Kabupaten Bekasi menerima fasilitas liburan ke Thailand. Pembiayaan fasilitas liburan itu diduga berkaitan dengan kasus suap perizinan proyek Meikarta.
“Saat ini teridentifikasi lebih dari 20 orang anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang mendapatkan pembiayaan jalan-jalan ke Thailand. Ini terus kami klarifikasi dan kami perdalam,” ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu (23/01).
Febri melanjutkan, penyidik KPK sendiri sudah memeriksa sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Menurut Febri, mereka cukup kooperatif, bahkan beberapa di antaranya telah mengembalikan uang hasil suap. “Mereka mengakui perbuatannya, ada yang sudah mengembalikan uang, ada yang berencana kembalikan uang,” paparnya.
Selain anggota DPRD Kabupaten Bekasi, ada pula pihak lain yang turut menikmati fasilitas liburan ke Thailand. Plesiran tersebut berlangsung pada 2018. “Ada staf Setwan DPRD juga yang kami duga ikut ke Thailand,” tandasnya seperti dikutip Poskotanews.com.
KPK sempat memeriksa 11 anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Mereka ialah Abdul Rosid Sargan, Haryanto, H Sarim Saepudin, Suganda Abdul Malik, Nyumarno, Edi Kurtubi Udi, Yudi Darmansyah, Kairan Jumhari Jisan, Namat Hidayat, serta H Anden Saalin Relan, dan H Saefullah.
KPK ingin mengonfirmasi perihal dugaan penerimaan fasilitas berupa liburan ke luar negeri. Mereka diduga menerima pemberian fasilitas itu terkait dengan perizinan proyek Meikarta milik Lippo Cikarang.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka. Ia diduga menerima suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta. Neneng diduga akan menerima hadiah atau janji Rp13 miliar dari pihak swasta sebagai uang ‘pelicin’ perijinan. Namun, hingga kasus terbongkar baru dibayarkan Rp7 miliar secara bertahap melalui Kepala Dinas terkait.
KPK juga menetapkan delapan tersangka lain yakni Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi, Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.
Pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, dua konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group. (R3)
