JEMBER-VIRALKATA,COM-Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, melihat berbagai persoalan yang muncul di permukaan antara lembaga legislasi DPRD dengan lembaga eksekutif bupati Faida, memailiki dampak yang luas. Secara internal munculnya konflik kedua belah pihak sangat berpengaruh terhadap kinerja DPRD. Secara eksternal harus menjawab berbagai persoalan yang terkait dengan Hak Interpelasi, Hak Menyatakan Pendapat hingga Pemakzulan bupati Faida. Belum lagi fakta politik tidak dapat disahkan Perda APBD tahun 2020, sangat berpengaruh terhadap program pembangunan di kabupaten Jember. Berikut ini hasil wawancara ,, Singgih Sutoyo, wartawan Viralkata.com dengan Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi di ruang kerjanya belum lama ini.,
Apakah kinerja lembaga DPRD ini apa bisa berjalan normal terkait dengan tugas dan fungsi pembuat undang undang , pengawasan dan bujeting ketika terjadi konflik antara DPRD dengan bupati?
Kita tetap melakukan fungsi fungsi itu karena itu sumpah dan janji dalam tugas yang melekat pada anggota DPRD, terutma soal bujeting, legislasi dan pengawasan . Misalnya, berkaitan dengan legislasi Perda tetap kita proses .
Jadi, Hak Menyatakan Pendapat yang kemarin yang diusulkan 47 anggota DPRD itu proses politik. Artinya, secara politik bupati sudah tidak diinginkan oleh 47 anggota dewan dari seluruh fraksi. Sebanyak 7 fraksi itu secara politik , akan tetapi secara administrasi , bupati tetap bupati artinya kerja secara administratif di DPRD tetap jalan. Contoh , hearing yang terkait dengan kepentignan masyarakat , kita mengundang pihak eksekutif , bupati kemarin mengajukan rancangan, tetap kita proses sesuai undang undang, sitem kita tetap berjalan sesuai kerja profesional.
Jadi kami bisa memisahkan mana yang sifatnya administrasi mana sifatnya yang politik . Kewajiban kami tetap kami jalankan karena kami dibayar dan digaji oleh negara untuk bekerja secara administratif itu. Semuanya masih tetap berjalan, kalau ada pengaduan dari masyarakat saya disposisikan kepada komisi komisi yang terkait, misanya soal pupuk , terkait cagar alam cagar budaya , penerimaan siswa tingkat SMA terkait penangganan covid- 19 . Kami tetap melakukan pengawasan yang sifatnya atributit. Jadi fungsi pengawasan, semua itu tidak bisa hilang hanya karena terkait proses politik.
Tetapi apakah kinerjanya bisa secara maksimal?
Ya terus terang sangat terpengaruh, tidak bisa maksimal selama hubungan dengan eksekutif tidak berjalan normal . Kami akuI secara secara jujur memang kinerja tidak bisa secara maksimal, tapi tetap berusaha melakukan kinerja secara profesional. Saya minta kepada anggota DPRD semuanya tetap ngantor , kita terima kalau ada tamu dari luar kota, tetap sesuai dengan tupoksi kita.
Tapi apakah kaitan Perda masih ada pengajuan Rancangan Perda dari eksekutif?
Ya tetap ada , terutama Perda Perda wajib , saya tetap disposisikan kepada alat kelengkapan dewan. Tetap diproses sesuai prosedur dan perundang undangan.
Dari sisi kuantitas dari Perda yang dihasilkan selama ada konflik ?
Masih ada beberapa Perda misalnya Perda Penyertaan Modal, tetap kita selesaikan terkait dengan PDAM , dan PDP. Juga Perda restribusi, masih ada bebeberapa lagi tetap kita proses sampe selsai. Dan itu kewajiban kami. Pada prinsipnya proses politik itu tidak terlalu mengganggu kinerja anggota dewan, terkait dengan kewajiban kami.
