VIRALKATA.COM. Sejak Bupati Hendy Siswanto dilantik pada 26 Februari 2021, begitu besar harapan masyarakat agar bupati Hendy cepat melakukan sesuatu yang selama ini menjadi keluhan warga, mulai dari banyaknya jalan rusak berlubang atau banyaknya lampu PJU yang padam, sampai sulitnya warga petani mendapatkan pupuk.
Kini bupati H. Hendy hampir sebulan menjabat, tapi belum ada jawaban atas banyaknya keluhan warga tersebut.Jawaban yang selalu muncul adalah Pemkab Jember belum punya anggaran APBD 2021. Kuncinya adalah APBD. Apa yang menjadi keluhan warga tersebut akan diselesaikan bila Pemkab Jember sudah memiliki APBD 2021
sekarang begitu tidak berdayakah seorang bupat H. Hendy tanpa adanya APBD. Besarnya APBD tahun sebelumnya sekitar 4,8 triliun. Sebagian dana itu, untuk pengeluaran tetap seperti gaji karyawan ASN dan honorer, biaya belanja tetap seperti biaya operasional, bayar listrik, dan berbagai pos anggaran tetap lainnya. Sisa anggaran dari 4,8 masuk untuk pos pembangunan, baik sifatnya perawatan, infrastruktur, peningkatan fasilitas ekonomi kerakyatan, bansos, serta berbagai pengadaan barang dan jasa. banyak hal atau item yang masuk dalam pos anggaran APBD, daftarnya setebal buku kuning (yelow page)Telkom.
Lantas apakah seorang bupati H. Hendy Siswanto begitu tidak berdaya tanpa buku APBD, begitu mati akal bahkan mati gaya?Suara masyarakat yang sering muncul di forum Medsos adalah jalan rusak penuh lubang di semua sudut dan kawasan, baik di lingkungan jalan kota maupun jalan desa. Lebih dramatis lagi ada bumbu narasi jalan lubang itu sering membawa korban meninggal atau luka atas terjadinya kecelakaan kendaraan terperosok, jatuh, tabrakan dan sebagainya. Ditambah lagi jalan penuh lubang tanpa ada penerangan jalan umum (PJU) yang padam. Lengkap sudah narasi dramatis yang membuat bayangan ketakutan dan penderitaan warga Jember.kondisi ini tercipta sejak kepemimpinan bupati Faida, bukan era kepemimpinan bupati.H. Hendy Siswanto. Tidak pernah dilakukan rehap jalan secara tuntas, bahkan banyak kawasan yang tidak tersentuh dari tahun anggaran.ke tahun anggaran APBD selama lima.tahun kepemimpinan bupati Faida. Banyak yang menjadi berbagai sebab. Salah satu diantaranya adalah selama lima tahun mengalami.keterlambatan pengesahan APBD. Muncul SILPA (Sisa penggunaan Anggaran) jumlahnya ratusan miliar bahkan tembus nilai triliun.Lebih tragis lagi akhir kepemimpinan bupati Faida tahun 2020 dan tahun 2021 tanpa punya Perda APBD. Hanya punya lahir Perbup (Peraturan bupati) yang hanya diijinkan menggunakan anggaran 11% dari besarnya APBD yang sifatnya untuk pos anggaran yang sifatnya wajib, penting dan mengikat serta mendesak. Diluar itu tidak diijinkan.
Dampaknya luar biasa. Semua OPD tidak memiliki anggaran, pusat pelayanan masyarakat terganggu. Proyek pembangunan tidak jalan. Tidak terjadi perputaran anggaran dan uang di kalangan kontraktor dan pelaksana pekerjaan. Roda ekonomi tidak jalan dan tidak berputar. Semuanya mandek dan jalan di tempat, bahkan stagnan.Maka masuk akal bila muncul banyak keluhan warga Jember, terutama jalan rusak dan berlubang, lampu PJU mati. Gaji ASN dan karyawan honorer tidak terbayarkan. Penderitaan menyeruak di kalangan karyawan dan pengusaha sert warga. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi covid-19 yang membuat semuanya makin paranoid.
Lahirnya kepemimpinan bupati Jember H. Hendy ternyata juga tidak berdaya, terutama menghadapi situasi sulit bila tanpa APBD? Tidak bisa melakukan terobosan apapun namanya, termasuk dekresi (pengecualian). Dia hanya bisa berjanji akan melakukan ini dan itu, termasuk mempercepat disahkannya APBD 2021 dalam tempo kurang dari 21 hari. Akan segera melakukan rehab jalan rusak dan berlubang 800-1.000 KM. Semuanya akan dan akan, sampai.netizen di.Medsos membulinya semuanya koq masih akan.Padahal jalan rusak dan berlubang kian hari.kian banyak dan kian membahayakan. Lihat aja lubang jalan yang di lingkungan kota di jalan Mastrip, jalan Tidar, dan jalan lain di seputar kota, apalagi jalan kabupaten di kecamatan dan desa, lebih parah lagi.
Seorang bupati H. Hendy tidak melakukan apa-apa dan tidak berdaya? Seharusnya dengan mandat masyarakat yang memenangkan Pilkada Desember tahun lalu itu, Bupati H. Hendy bisa melakukan upaya menggerakkan partisipasi warga untuk ikut memikirkan berbagai problem, terutama kerusakan jalan.berlubang. Di kabupaten Jember ini ada ratusan perusahaan BUMN, pengusaha swasta dan banyak orang kaya.
Pemkab punya OPD Dinas PU Bina Marga yang memiliki peralatan untuk menambal jalan-jalan berlubang. Ada banyak perusahaan penambang galian pasir dan batu yang tiap hari.wira wiri menggunakan jalan, bahkan mereka mberikan.kontribusi memperparah jalan rusak dan berlubang. Mereka pasti.mau berkontribusi.material batu/pasir untuk menutup.jalan berlubang. Tinggal.bahan baku aspal dapar diperoleh dari para kontraktor, perusahaan BUMN, perusahaan swasta, serta orang2 kaya yang iklas sedekah. Bahkan partisipasi dari.masyarakat luas, seperti yang pernah terjad.pada era jaman bupati Jember Abdul Hadi, untuk.membangun.masjid, jembatan Sudjarwo yang menghubungkan Pagah-Tegalboto, dengan cara mengumpulkan dan menyetorkan botol bekas.
Seandainya gerakan partisipasi itu kita lakukan, maka akan sangat.mudah untuk.menutup jalan rusak berlubang. Itu bs dilakukan sambil menunggu pencairan dana APBD 2021. Setelah itu baru rehab total jalan rusak sepanjang 1.000 KM. Dengan langkah partisipasi, seorang bupati H Hendy akan mendapat apresiasi lebih.
