Jember-Viralkata.com: Muhammad Nur Purnamasidi, adaah anggota DPR RI Fraksi Golkar yang berasal dari Dapil VI Kabupaten Jember dan Lumajang. Bagi Purnamasidi, Jember bukan hanya sebatas Dapilnya, tapi sejak mahasiswa di Fisip Unej, dia sudah berproses di Jember. Oleh karena itu, Purnamasisi sanga paham berbagai pesoalan yang terjadi Jember. Mulai terkait konflik DPRD Jember dengan bupati Faida, Interpelasi, HMP, gagalnya Peda APBD, Disclaimer, sert berbagai persoalan yang muncul dengan dinamika politik dan program pembangunan di Jember. Berikut adalah hasil wawancara Singgih Sutoyo wartawan majalah Viralkata.com dengan Muhammad Nur Purnamasidi.
Tentang disclaimer di Kabupaten Jember, apa konsekuensinya?
Begini ya, Itu gambarannya seandainya Kepala Daerah mengajukan anggaran 100 juta disetujui oleh DPRD, karena masuk akal dan benar benar sesuai kebutuhan. Tapi ternyata kita hanya bisa menyerap 60 juta. Sedangkan yang 40 juta tidak terserap. Berarti ada yang salah dalam perencanaan yaitu artinya ada disclalmer itulah yang terjadi di Jember. Dengan ada terjadi penilaian yang buruk. Artinya kinerja serta tata kelola manajemen keuangan sangat buruk. Konskuensinya jelas, sebagai dampak tidak terserapnya anggaran secara optimal dan tepat sasaran, tentu berefect pada tidak terealisasinya program yang dirancang.
Bagaimana anda melihat potensi di Jember, seharusnya Jember ini berpotensi untuk maju?
Seharusnya Jember ini potensial bisa maju dan dikembangkan menjadi luar biasa. Disitulah diperlukan pemimpin Jember yang berwawasan jauh ke depan. Potensinya luar biasa yang dimiliki Jember ini. Terlebih ada Kampus Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yakni Universitas Jember ataupun kampus lainnya yang bisa diajak bersama menggagas bagaimana mengoptimalkan, untuk membuat proyeksi serta pengembangan pembangunan Jember dengan blueprintnya.
Sinergi dan kerja sama semua pemangku kepentingan menjadi sangat penting. Harus dibangun komunikasi dengan semua pihak, untuk bersama berjalan seiring, “bergandengan tangan” membangun Jember yang lebih maju dan bermartabat. Kalau kondisi sekarang sungguh bisa dibilang memprihatinkan. Muaranya terletak pada komunikasi yang buruk, hampir tidak ada thrust.,
Hal seperti itu terjadi apakah adanya bupati apriori, tidak paham, atau tidak punya tim yang dapat diandalkan ?
Kalau saya secara subyektif melihat persoalan mendasarnya terletak karena tidak ada kepercayaan kepada orang lain. Singkatnya, one man show lah. Semuanya ditangani sendiri. Juga terkait dengan kepala dinas di Jember, statusnya 80 persen adalah Plt (pelaksana tugas ). Seorang Plt kepala dinas tidak bisa menjadi kuasa anggaran. Itulah siasat dia yang secara undang undang disiati karena kepala dinas berstatus Plt maka semuanya bersentral kepada bupati sebagai kepala daerah. Ini ada yang bilang dia pintar bersiasat menjadi sentralistis. Karena status kepala dinas Plt berarti segala macam untuk proyek proyek tidak ada yang diberikan kepada bawahan. Kondisi yang demikian tentu tidak sehat. Semuanya kan seharusnya sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan. Bukan mensiasati serta memanfaatkan celah hukum.
Kalau kondisi seperti itu terus berlanjut apa yang terjadi pada Jember?
Ke depannya Jember kalau mau baik, harus dicermati bagaimana para calon pimpinan kepala daerah di Jember yang akan datang, jangan sampai salah pasangan dan salah orang. Karena ini akan membawa konskuensi masa depan Jember. Saya berharap akan muncul calon pimpinan daerah atau bupati yang benar benar akan membawa kemajuan jember.
