HEADLINENASIONALNEWSPOLITIK

Aliansi Nasional Anti Komunis ( ANAK NKRI) Menolak RUU HIP dan Komunism

JAKARTA, VIRALKATA.COM –Mencermati perkembangan kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara, setelah mempelajari dengan seksama RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan perkembangan yang terjadi terkait RUU tersebut, Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI) menyatakan pernyataan sikapnya dengan RUU HIP tersebut.

Yusuf Muhammad Martak, ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) dalam keterangannya menyampaikan bahwa ANAK NKRI telah mengambil sikap dengan menjabarkan beberapa poin hasil dari musyawarah bersama diantaranya pertama, menolak RUU HIP dan mendesak Pimpinan dan seluruh Fraksi Fraksi di DPR RI menghentikan pembahasannya menjadi UU, serta mendesak Pimpinan DPR RI mengeluarkan RUU HIP dari Prolegnas.

 

Kedua, mendukung penuh dan siap mengawal Maklumat Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi se Indonesia, yang antara lain menolak RUU HIP. Ketiga, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas inisiator dan konseptor RUU HIP, serta memproses secara hukum pidana, pihak pihak yang berupaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan Trisila dan Ekasila.

Poin ke empat yakni mendesak aparat penegak hukum untuk menegakkan dan melaksanakan UU nomor 27/1999 tentang Perubahan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, khususnya pasal 107a, 107b,107c, 107d, dan 107e terhadap oknum oknum pelaku makar terhadap Pancasila.

Poin ke lima yakni Sesuai UU nomor 2/2008 tentang Partai Politik pasal 40 dan pasal 41 tentang Partai Politik jo UU nomor 2/2011, mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa dan memutuskan permohonaan pembubaran parpol yang menjadi inisiator dan konseptor RUU HIP karena terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan; dan atau melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan NKRI, sekaligus membatalkan ketentuan hanya pemerintah yang boleh mengajukan permohonan pembubaran partai politik.

Poin ke enam ANAK NKRI mendesak DPR agar sesuai Undang Undang Dasar 1945 mendorong MK melakukan sidang pemberhentian presiden dan MPR segera menggelar Sidang Istimewa, apabila Presiden Joko Widodo memberi peluang atau akan mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila serta membangun kerja sama dengan Partai Komunis China.

Poin ketujuh yang disampaikan ANAK NKRI yakni menolak kriminalisasi dan perlakuan yang tidak adil oleh aparat hukum terhadap para ulama dan tokoh masyarakat yang berseberangan dan menyampaikan saran serta kritik terhadap penguasa.

Terakhir pada poin ke delapan, ANAK NKRI menyerukan para tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis yang setia pada NKRI dan seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai dan melawan gerakan komunis gaya baru yang berusaha bangkit, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun melalui jalur kekuasaan.

“Semoga apa yang kami sampaikan menjadi perhatian bagi seluruh rakyat Indonesia yang cinta tanah air. Dan apa yang kami sampaikan ini hasil dari gabungan seluruh ormas lintas umat beragama yang cinta akan NKRI,”Ucapnya, Senin, 22/06/2020.

Hal senada juga disampaikan KH. Sobri Lubis, ketua Front Pembela Islam yang mengatakan bahwa tujuan utama seluruh organisasi keagamaan maupun organisasi Nasional yang anti komunis sepakat menolak dan memberhentikan, membatalkan RUU HIP agar dicabut Dan dikeluarkan dari prolegnas.

“Delapan poin yang telah dibacakan tadi tentunya akan kita bacakan kembali pada saat aksi damai hari rabu nanti ( 24/06/2020 ) di DPR RI. Dan delapan poin tersebut insyaa Allah Akan terus kita gaungkan,”ucapnya.
— Jaliel —

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close